Pertahankan Stabilitas Jelang Pilkada, Mendagri Ingatkan Kesbangpol
Sabtu, 21 November 2015 10:33 WIB
JAKARTA - Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) seluruh Indonesia diharapkan dapat melakukan deteksi dini terhadap sejumlah hal yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Pemetaan permasalahan gerakan radikalisme, potensi konflik sosial juga penting untuk menghindari intoleransi.
"Pemetaan ini perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas daerah, itu juga menjadi upaya deteksi dini," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (20/11/15).
Politikus PDIP itu menyebutkan, jajaran Kesbangpol daerah juga perlu merangkul forkopimda atas persoalan di tingkat wilayah. Dengan begitu, komunikasi dapat terus dibangun dengan efektif.
"Kesbangpol harus bisa bangun jaringan. Koordinasi dengan tokoh adat, masyarakat dan agama di daerah," tegasnya.
Penegasan Tjahjo tersebut juga telah disampaikan saat memberikan pengarahan pada peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Guna Harmoni Kebangsaan Antarelemen, di Jakarta, Kamis (19/11).
Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintah Umum (Polpum) Kemendagri, Soedarmo mengatakan, Kesbangpol harus melakukan deteksi dini sesui dengan fungsi dan melakukan supervisi dengan para camat.
"Dalam rangka antisipasi aksi terorisme yang terjadi di Paris, maka jajaran Kesbangpol sesuai fungsinya harus lakukan deteksi dini. Kaban Kesbangpol harus terus supervisi terhadap para camat sebagai aparat terdepan. Libatkan bawahan camat seperti kepala desa dan lurah untuk tingkatkan pengawasan di daerah," katanya.
Menurutnya, radikalisme merupakan bagian dari penanganan konflik sosial. Untuk itulah katanya, nerdayakan tim penanganan konflik sosial yang dipimpin para camat. Sehingga mereka bisa mencegah dini mungkin.
Dia menambahkan, jajaran Kesbangpol tidak dapat melakukan upaya lain. Sebab, fungsi eksekutor atas aksi teror merupakan kewenangan TNI/ Polri.
"Kita lakukan pembinaan dan deteksi dini. Bekali masyarakat dengan pengetahuan-pengetahuan terkait bagaimana bisa menangkal teror, laporkan, deteksi terhadap bahaya ancaman yang berasal dari aksi radikal," ungkapnya.
(rdk/rtc)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Nasional
Mendagri Tegur Keras Bupati Meranti Muhammad Adil Gegara Kemenkeu
-
Sosial
Prosesi Pelantikan Bupati Bengkalis dan Walikota Dumai Terbatas
-
Politik
Surat Terbuka Kegalauan ASN di Pilkada 2020
-
Nasional
Terapkan PSSB, Kemendagri Ingatkan Pemda Jamin Pasokan Logistik
-
Ekbis
Mendagri Sudah Tandatangani Revisi Perda Pajak Pertalite Provinsi Riau
-
Politik
Terlibat Politik Praktis, Bawaslu Laporkan ASN Pemprov Riau ke Mendagri

