• Home
  • Nasional
  • Terapkan PSSB, Kemendagri Ingatkan Pemda Jamin Pasokan Logistik

Terapkan PSSB, Kemendagri Ingatkan Pemda Jamin Pasokan Logistik

Merdeka.com Kamis, 09 April 2020 15:08 WIB
Jakarta Jelang Pelaksanaan PSBB. ©2020 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah
JAKARTA - Plt Dirjen Administrasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal mengingatkan pemerintah daerah menjamin pasokan logistik jika ingin menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemda diimbau melakukan perhitungan matang jika ingin mengajukan PSBB.

"Satu hal yang harus dijamin adalah pasokan logistik, pasokan alat-alat pasokan bahan-bahan dalam rangka penanganan covid-19 ini tidak terganggu," kata dia saat jumpa pers di BNPB, Jakarta, Kamis (9/4).

Kemudian, lanjut, penerapan PSBB sangat berkaitan langsung dengan daerah sekitarnya. Dia mencontohkan DKI jakarta yang merupakan ibu kota negara memiliki keterkaitan dengan daerah sekitarnya seperti Depok, Bekasi Tangerang, Tangerang Selatan dan lainnya.

"DKI Jakarta tidak memiliki industri yang besar. Namun beberapa industri ini mengalirkan bahan-bahan material ke DKI Jakarta. Oleh karenanya nanti daerah yang akan berlakukan PSBB harus hitung," imbuhnya.

Jamin Mobilitas Orang yang Lintasi Antarwilayah

Selanjutnya, pemerintah daerah juga harus menjamin mobilitas orang yang berkepentingan akan melintasi antarwilayah. "Serta diberi keterangan-keterangan kenapa orang harus melintas dan kenapa orang harus keluar rumah," kata dia.

Oleh karenanya, dalam PSBB, pemerintah anjurkan semua orang yang tidak memiliki kepentingan tetap tinggal dalam rumah. "Kecuali beberapa pihak yang menjalankan tugas yang dengan terpaksa atau karena tugas harus keluar rumah," tandasnya.

Pemda Wajib Merinci Hak Dasar Hidup Masyarakat Sebelum Berlakukan PSBB

Plt Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA menjelaskan kembali kesiapan dan koordinasi dengan daerah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurutnya, daerah yang hendak memberlakukan PSBB wajib merinci dan menghitung kesiapan dana, khususnya kebutuhan hidup dasar masyarakat.

"Tentu ini pembatasan sosial menyebabkan masyarakat sulit mencari nafkah karena semua akan melaksannakan gerakan tetap di rumah dan keluar jika sangat penting, jadi Pemda harus hitung dulu kebutuhan dan layanan dasar masyarakat," kata Safrizal di Graha BNPB Jakarta, Kamis (9/4).

Selain menghitung kebutuhan dasar masyarakat, lanjut dia, syarat persetujuan PSBB juga wajib melihat realokasi APBD yang telah diinstruksikan Kementerian Dalam Negeri, sesuai Surat Edaran.

"Ada tiga kegiatan utama, pertama adalah realokasi untuk pemenuhan alat kesehatan, kedua menghidupkan industri yang mendukung kegiatan PSBB, dan bantuan sosial bagi masyarakat," jelas Safrizal.

Terakhir, dia menyatakan, Pemda harus pula menyiapkan operasional jaringan pengaman sosial. Bila dana sudah tersedia, maka masyatakat disasar bisa terindentifikasi by name by address dan nomer kotaknya.

"Ini yang diinstruksikan melalui edaran Kemendagri, sehingga bisa diketahui berjenjang penerima bantuan melalui RT RW, keluarhan kecamatan sampai kabupaten dan provinsi," Safrizal menandasi.

Tags KemendagriPSBBVirus CoronaVirus Covid-19Virus Covid 19Virus Covid-19Virus Covid 19
Komentar