BALI - Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar kubu Agung Laksono akhirnya menggelar konsolidasi dengan menetapkan pengurus DPD pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Bali setelah pembukaan musda sempat tertunda karena Polda Bali menyatakan penyelenggaraan acara ini belum memiliki izin.

"Ini sah demi hukum. Tepat ini karena perintah Mahkamah Partai," kata Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Jakarta, Agung Laksono, saat memberikan pengarahan kepada kadernya usai pelantikan pengurus DPD II di Kantor Sekretariat DPD I Partai Golkar di Kerobokan, Kabupaten Badung, dikutip dari Antara, Selasa (2/6).

Adanya permasalahan yang menyebabkan acara seremonial pembukaan Musda kabupaten/kota pada Selasa pagi di Hotel Aston Denpasar yang sedianya dibuka oleh Agung namun sempat tertunda, menurut dia, hal itu tidak perlu ditanggapi. "Kami maklum. Mungkin ada yang cemburu, tidak perlu dilayani," ucapnya.

Para Ketua DPD II kabupaten/kota di Bali dan kepengurusannya kemudian dilantik secara sederhana di gedung sekretariat setempat. Agung menjelaskan, pelaksanaan Musda itu sesuai dengan perintah Mahkamah Partai yang juga menempatkan dirinya selaku ketua umum versi Munas di Ancol, Jakarta.

Sementara itu kepada pengurus DPD II Golkar Bali yang baru dilantik, ia meminta para kader untuk melakukan konsolidasi, mengedepankan asas demokrasi dan mempersatukan partai yang berlambang pohon beringin itu.

"Jangan arogansi. Tidak menggunakan partai untuk kepentingan kelompok saja. Ini amanat kepada kami selaku tim penyelamat partai agar partai bisa ikut pilpres dan pileg. Utamakan Partai Golkar bersatu," imbaunya.

Sebelumnya, sempat terjadi ketegangan di arena Musda di Hotel Aston Denpasar dengan hadirnya ratusan orang dari organisasi kemasyarakatan tertentu yang menentang pelaksanaan pertemuan tersebut. 

Kelompok massa itu bahkan sempat mencabuti sejumlah spanduk Musda sehingga Polda Bali meminta panitia penyelenggara untuk meniadakan pelaksanaan pertemuan atas alasan keamanan.

Kapolda Bali, Irjen Pol Ronny F Sompie menuturkan, pembatalan acara ini lantaran tidak memungkinkan untuk diselenggarakan. Menurutnya, jika panitia ngotot menggelar Musda, maka hal itu akan menimbulkan banyak kerugian.

"Kita minta dibatalkan acaranya karena tidak memungkinkan. Apalagi dari kubu lain datang menghadang, situasi mulai memanas, ini langkah untuk menghindari chaos," kata Ronny, Selasa (2/6).

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono mengaku telah melayangkan surat izin untuk menggelar Musyawarah Daerah (Musda) kepada pihak kepolisian.

"Kita juga sudah izin kepada pihak kepolisian," kata Agung Laksono di Denpasar. Dia mengakui jika sempat terjadi ketegangan menjelang pembukaan musda. Namun, baginya hal itu tak berarti apa-apa karena agenda Musda tetap berjalan. "Tidak, semua daerah seperti ini (ricuh). Tapi Musda berjalan lancar, tertib dan menghasilkan keputusan. Tak masalah," kata dia.