DUMAI - Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo menyerahkan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Dumai tahun 2016 ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia.

Penyerahaan LPPD Kota Dumai 2016 ini diterima langsung Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ir. Gunawan MA di gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara.

Dalam LPPD tersebut menerangkan tentang capaian pembangunan selama satu tahun belakangan dan target pembangunan kedepan yang akan dilaksanakan dan menjadi skala prioritas pembangunan.

"LPPD merupakan kewajiban kepala daerah kepada pemerintah. Laporan disampaikan kepala daerah kepada Mendagri melalui Gubernur paling lambat tiga bulan setelah akhir masa anggaran," ujar Eko Suharjo, Sabtu (1/4/17).

Dijelaskannya, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah.

"LPPD ini merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atas kewenangan yang sudah diberikan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya," jelasnya.

Selain diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia, dalam bentuk ringkasan LPPD ini juga wajib untuk dipublikasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu apa yang sudah dikerjakan selama ini.

"LPPD ini harus dipublikasikan kepada masyarakat agar mengetahui apa-apa saja yang dilaksanakan pemerintah untuk membangun daerah ini. Jadi ini sifatnya untuk kepentingan publik," pungkasnya.