Kesadaran para kepala daerah menyerahkan laporan harta kekayaan belum optimal. KPK terus menghimbau kewajiban tersebut segera dilaksanakan.

Profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ternyata masih jadi primadona bagi sebagian orang. Kabar rencana rekrutmen CPNS oleh pemerintah tahun ini banyak mencuri perhatian netizen.

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdiri sejak 1965 lewat putusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1965.

Dalam sebulan terakhir, dai kondang Ustadz Abdul Somad mendapat 2 kali perlakuan tak menyenangkan di 2 daerah berbeda.

SK Pengangkatan Sukiman sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati Rokan Hulu hampir rampung. Sebab SK tersebut sudah berada di meja Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk ditandatangani.

Kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sangat mungkin dijadikan alat tekan penguasa kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk kepentingan Pilpres 2019.

Seorang wanita berusia 30 tahun terlihat duduk di sebuah parit kering. Wanita itu, Daina, berasal dari Desa Janiguda, di Dasmantpur, India.

Untuk kesekian kalinya kembali terjadi persekusi dan penolakan kepada salah satu Ustaz yang akhir-akhir ini menjadi sosok yang fenomenal di negeri ini, siapa lagi kalau bukan Ustaz Abdul Somad.

Tepat 14 tahun lalu, 29 Desember 2002, pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi jilid pertama dilantik untuk bekerja menjadi pemicu pemberantasan korupsi di Pemerintahan.

Dibantu barisan simpatisan Front Pembela Islam, ia membelah kerumunan manusia. Di belakangnya, muncul sosok yang dinanti, Ustaz Abdul Somad (40). Lantunan salawat pun berkumandang.

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan lebih dari 200.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) memasuki masa pensiun pada periode 2017-2018.

Dai kondang Ustaz Abdul Somad mendadak batal mengisi ceramah agama di Masjid Nurul Falah PLN Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017).

SK Pengangkatan Sukiman jadi Bupati Rokan Hulu hingga saat ini masih berproses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini disebabkan adanya keterlambatan pengusulan dari Pemprov Riau kepada Kemendagri.