Panglima Besar Jenderal Sudirman, merupakan pemimpin prajurit Indonesia dan salah satu jenderal perang terbaik dalam sejarah perjuangan kemerdekaan.

Presiden Indonesia, Joko Widodo mengucapkan terimakasih kepada semua pihak anak bangsa yang selama ini aktif memberikan kritik kepada Pemerintah atas penanganan pandemi Covid-19.

Komisi VI DPR RI memastikan Citilink Indonesia masuk dalam holding atau induk BUMN Aviasi dan Pariwisata (Indonesia Aviation and Tourism Holding Co)

Puan Maharani turut memperingati Hari Pramuka yang tiap tahun dirayakan pada 14 Agustus. Puan menyebut anggota Pramuka adalah calon-calon pemimpin masa depan yang dapat diandalkan.

Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang heran kondisi Sumatera Barat (Sumbar) saat ini berbeda memantik reaksi sejumlah pihak.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyambut baik proses alih kelola Blok Rokan dan memberikan ucapan selamat kepada Pertamina. Jokowi percaya Pertamina akan mampu mengelolanya.

Puan Maharani memahami penerapan syarat sertifikat vaksin bagi warga untuk mengakses tempat-tempat umum adalah demi mengurangi risiko penularan, gejala berat bahkan kematian akibat Covid-19.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Pemerintah mempercepat pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.

Mendapati situasi pandemi yang masih belum kondusif, pemerintah lagi-lagi mengeluarkan perintah untuk memperpanjang masa PPKM, tepatnya hingga 9 Agustus 2021 mendatang.

Ketua DPR Puan Maharani, menyoroti lonjakan angka kasus dan kematian akibat Covid-19 di pedesaan. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan cara-cara khusus untuk penaggulangan wabah virus corona di pedesaan.

Jurnalisme berkualitas perlu didukung lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Tidak dapat dipungkiri disrupsi digital dan pandemi COVID-19 berdampak besar pada model bisnis media.

Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto marah dan mencopot Komandan di Pangkalan Udara (Lanud) Johanes Abraham (JA) Dimara.

Perwakilan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori (GTKHNK) yang berusia di atas 35 tahun dengan tegas menolak pengangkatan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).