RIAUHEADLINE.COM - Kota Idaman kembali menjadi sorotan publik setelah mencuatnya konflik agraria yang berpusat di Jalan Sudirman, Kota Dumai. 

Persoalan ini kini memasuki fase krusial seiring menguatnya desakan agar negara tidak lagi bersikap pasif dalam menyelesaikan sengketa lahan yang telah berlangsung lama dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Sorotan utama diarahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Pemerintah Kota Dumai. Kedua institusi tersebut dinilai memiliki tanggung jawab besar atas polemik sertifikasi tanah yang kini berkembang menjadi sumber ketegangan sosial. 

Situasi ini membuat konflik agraria tersebut kian mendapat perhatian luas dari berbagai elemen masyarakat.

Desakan keras tersebut disampaikan oleh Dhery Perdana Nugraha, Koordinator Aliansi Pemuda Riau Jakarta (APRJ), dalam keterangannya kepada awak media di sekitar kawasan Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam pernyataannya, Dhery menegaskan bahwa tanggung jawab BPN dan Pemerintah Kota Dumai tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek moral dan material atas dampak yang ditimbulkan dari persoalan tersebut.

“BPN dan Pemerintah Kota Dumai harus bertanggung jawab atas polemik sertifikasi tanah di Jalan Sudirman, baik secara moril maupun materil,” ujarnya dengan nada tegas.

Ia juga mengungkap bahwa akar persoalan konflik agraria ini tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan sejarah panjang pengelolaan lahan di wilayah tersebut. Menurutnya, sumber masalah berasal dari lahan konsesi eks data Catex dan Chevron yang telah dikembalikan kepada negara, namun dalam proses lanjutannya masih menyisakan ketidakjelasan.

“Permasalahan tanah Sudirman ini berawal dari persoalan lahan konsesi eks data Catex dan Cevron yang telah dikembalikan ke Negara,” tegas Dhery.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa konflik agraria yang kini mencuat merupakan akumulasi dari proses panjang tata kelola lahan yang tidak sepenuhnya terselesaikan dengan baik, terutama dalam aspek sertifikasi dan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak.

Dhery juga menyoroti bahwa dampak dari persoalan ini tidak hanya berhenti pada aspek legalitas tanah, tetapi juga berpotensi meluas menjadi konflik sosial yang lebih besar apabila tidak segera ditangani secara serius dan transparan oleh pihak berwenang.

Menurutnya, kondisi ini harus menjadi peringatan keras bagi negara agar tidak terus membiarkan situasi berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian. Ia menilai bahwa jika dibiarkan, konflik agraria ini dapat berkembang menjadi eskalasi yang lebih luas dan sulit dikendalikan.

“Jika negara terus diam, konflik agraria akan berpotensi meledak lebih besar. Jika rakyat bersatu, perlawanan tak akan terbendung,” ucapnya menegaskan.

Dengan semakin meningkatnya tekanan publik, masyarakat kini tidak hanya menuntut kejelasan status hukum tanah, tetapi juga menuntut keadilan yang nyata atas persoalan yang telah berlangsung lama tersebut. Gelombang aspirasi ini menjadi sinyal kuat bahwa penyelesaian tidak bisa lagi ditunda.

Situasi ini menempatkan pemerintah dan BPN dalam posisi yang semakin terdesak untuk segera memberikan langkah konkret. Sebab, tanpa penyelesaian yang komprehensif, konflik agraria di Jalan Sudirman Dumai dikhawatirkan akan terus menjadi sumber ketegangan berkepanjangan di tengah masyarakat.