RIAUHEADLINE.COM - Gelaran perayaan Hari Jadi Kota Dumai ke-27 tahun 2026 kembali menjadi perhatian publik dengan agenda Dumai Expo 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 April hingga 3 Mei di kawasan Jalan HR Soebrantas. 

Kegiatan yang digadang-gadang sebagai ajang penggerak ekonomi masyarakat melalui transaksi jual beli ini justru memunculkan beragam kritik dari warga setempat karena dinilai belum berpihak pada pelaku usaha lokal.

Sejumlah warga menilai konsep penyelenggaraan expo tersebut tidak berjalan sesuai harapan awal. Alih-alih menjadi ruang tumbuh bagi UMKM Kota Dumai, kegiatan itu justru didominasi oleh pedagang dari luar daerah, terutama dari Sumatera Barat dan wilayah sekitarnya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa perputaran uang tidak memberikan dampak signifikan bagi ekonomi lokal.

Padahal, Kota Dumai dengan jumlah penduduk sekitar 358 ribu jiwa diharapkan mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mengutamakan pelaku usaha daerah sendiri. Namun realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya, di mana pelaku UMKM lokal hanya tampil dalam jumlah yang sangat terbatas dibandingkan pedagang pendatang.

Seorang warga Pulau Payung, Rudi, menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut. Ia menilai kegiatan yang seharusnya menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat justru lebih banyak menguntungkan pihak luar daerah.

“Saya kira kegiatan seperti sudah tidak tepat, karena hanya mengayakan pedagang luar daerah bukan pedagang lokal yang mayoritas aktivitas mereka makan dan minum di Dumai,” ujar Rudi.

Kritik serupa juga disampaikan oleh Herman, warga lainnya, yang menilai bahwa pelaksanaan expo tersebut hanya bersifat seremonial tanpa memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi daerah.

Menurut Herman, aliran keuntungan dari transaksi yang terjadi di lokasi kegiatan lebih banyak dibawa pulang oleh pedagang luar daerah. Setelah kegiatan selesai, hasil penjualan diduga dibawa kembali ke daerah asal mereka, sehingga Kota Dumai tidak memperoleh dampak ekonomi jangka panjang yang berarti.

“Justru kekayaan Dumai diberikan pada pedagang luar dalam transaksi jual beli. Sementara mereka setelah usai Dumai Expo membawa hasil yang diperoleh untuk dibelanjakan ke Sumbar. Dumai hanya dapat gigit jari saja,” ungkapnya.

Selain persoalan distribusi ekonomi, dampak lingkungan juga menjadi sorotan. Dinas Lingkungan Hidup disebut ikut direpotkan dengan penumpukan sampah serta potensi kerusakan taman kota akibat aktivitas acara. Kondisi ini menambah daftar kekhawatiran masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan berskala besar di ruang publik.

Ironisnya, lokasi penyelenggaraan Dumai Expo 2026 berada di kawasan yang termasuk dalam Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL), yang secara aturan tidak diperbolehkan untuk penutupan jalan maupun pembangunan tenda dalam skala besar. Hal ini turut menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat yang mempertanyakan kesesuaian lokasi dengan aturan tata ruang dan lalu lintas kota.

Di tengah pro dan kontra tersebut, Dumai Expo 2026 tetap menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari jadi kota yang diharapkan mampu memberikan hiburan serta mendorong aktivitas ekonomi. Namun, berbagai catatan dari masyarakat menunjukkan perlunya evaluasi lebih mendalam agar kegiatan serupa ke depan benar-benar memberi manfaat yang lebih merata, khususnya bagi pelaku UMKM lokal yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Dengan berbagai kritik yang muncul, publik kini menanti langkah pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara aspek perayaan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan ketertiban ruang kota agar kegiatan serupa tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan semata.