• Home
  • Opini
  • Pilkada Serentak 2015 yang Demokratis

Pilkada Serentak 2015 yang Demokratis

Minggu, 13 Desember 2015 09:23 WIB
PEMILIHAN Umum kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar Rabu, 9 Desember 2015, menjadi sejarah baru bagi demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kali dalam sejarah, rakyat memilih pemimpin di 264 daerah, yang terdiri atas 8 provinsi, 34 kota, dan 222 kabupaten. 

Kesuksesan pelaksanaan pilkada serentak menjadi taruhan bagi seluruh elemen masyarakat saat ini, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilihan umum (pemilu), dan aparat keamanan.

Keberhasilan penyelenggaraan pilkada serentak yang demokratis dan tanpa gejolak akan menjadi contoh negara-negara lain di dunia. Masyarakat dunia tentu tidak melihat jumlah daerah yang sangat banyak itu, melainkan kualitas pilkada yang digelar. Publik lebih melihat kualitas pemimpin daerah yang dihasilkan dari pilkada serentak di ratusan daerah itu.

Di sini, penting untuk menjadi perhatian semua pihak agar pilkada berlangsung demokratis, jujur, dan adil. Pilkada serentak yang bertujuan untuk mengurangi biaya, tidak hanya biaya penyelenggaraan, tapi juga biaya politik. Kita tentu berharap agar praktik-praktik politik uang, yang selalu terjadi di pemilu Indonesia, tidak lagi terjadi di pilkada serentak kali ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pihak-pihak terkait untuk mengawal pilkada serentak agar berjalan dengan baik dan sukses. Menurut Jokowi, pilkada kali ini merupakan kegembiraan politik yang harus dimeriahkan bersama-sama. 

Jokowi juga berharap agar pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bertarung nanti dapat menerima apa pun hasil pilkada. Bagi yang menang, jangan jemawa, sedangkan yang kalah tidak usah kecewa dan mengamuk. Bila ada perbedaan dengan hasil pemilihan, bisa diselesaikan secara demokratis, damai, dan dewasa sesuai dengan jalur yang diatur undang-undang.

Presiden Jokowi juga mengimbau seluruh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih untuk memberikan suara mereka di bilik-bilik suara nanti. Rakyat harus benar-benar memilih pemimpin daerah masing-masing tanpa iming-iming uang atau tekanan. Dengan demikian, pemimpin yang dipilih nanti benar-benar pilihan rakyat dan bisa menjalankan amanat yang diberikan kepadanya.

Imbauan presiden itu perlu menjadi perhatian bersama seluruh pihak, mulai dari masyarakat, TNI/Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penyelenggara pemilu di daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panwaslu, serta pasangan calon dan pendukungnya.

Salah satu hal utama yang perlu diperhatikan agar pilkada berlangsung demokratis adalah praktik politik uang. Tujuan pilkada digelar serentak adalah untuk mengurangi biaya, terutama biaya politik, seperti politik uang dan suap ke penyelenggara pemilu.

Namun, sangat disayangkan ketika Polri menemukan adanya ratusan ribu lembaran uang palsu yang beredar menjelang pilkada. Uang palsu itu disita dari delapan pelaku dari berbagai daerah, seperti Jember (Jawa Timur), NTT, dan Cibadak, Jawa Barat. Polri menemukan, permintaan uang palsu itu berasal dari Kalimantan dan Indonesia bagian timur.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) juga mencium gelagat maraknya praktik politik uang. Pelakunya diduga calon petahana dengan memanfaatkan dana bantuan sosial (bansos) di masing-masing daerah. Pencairan dana bansos di beberapa daerah tiba-tiba melonjak tajam dan dicurigai terkait dengan pilkada.

Masa tenang pilkada yang berlangsung dua hari, Senin (7/12) dan Selasa (8/12) seharusnya bisa dimanfaatkan publik untuk melihat rekam jejak pasangan calon yang akan mereka pilih nanti. Masyarakat pemilih bisa mendalami visi, misi, dan janji-janji kampanye pasangan calon kepala daerah agar pilihan mereka tidak salah.

Untuk itu, kita tentu berharap pilkada tidak dicederai dengan praktik politik uang, baik yang dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Politik uang yang dilakukan terang-terangan biasanya dilakukan dengan membagi-bagi uang tunai kepada calon pemilih atau tokoh masyarakat yang bisa memengaruhi pilihan rakyat. 

Sedangkan, politik uang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi biasanya dilakukan dengan membagi-bagi sembilan bahan pokok (sembako) atau melalui program-program bansos yang dilakukan oleh petahana atau calon yang didukung kepala daerah.

Politik transaksional itu akan semakin marak menjelang hari pencoblosan nanti. Kita tentu tak ingin mendengar pada pilkada kali ini kembali muncul istilah "serangan fajar" yang dilakukan tim sukses pasangan calon untuk memengaruhi pilihan rakyat. 

Kita ingin agar pilkada serentak yang menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia dan dunia ini berjalan sukses. Ukuran kesuksesan itu adalah demokratis, jujur, adil, dan tertib. Kita tak ingin pilkada serentak malah memecah belah anak bangsa.

Kita sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa pihak yang menang jangan jemawa. Sedangkan, calon yang kalah harus menerima kekalahan dengan lapang dada. Kalaupun tak puas dengan hasil pilkada, keberatan bisa disalurkan melalui mekanisme yang telah diatur, yakni melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Semua itu tentu kerja keras semua pihak. Penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan Panwaslu harus bisa menunjukkan kinerja yang maksimal agar pilkada bisa berjalan dengan baik. Aparat keamanan, yakni Polri dan TNI juga tak boleh lengah. Jangan beri peluang kepada pihak-pihak yang tak ingin Indonesia hebat dengan mengacau pelaksanaan pilkada.

Terakhir, peran masyarakat pemilih serta pasangan calon kepala daerah dan pendukung mereka juga tak kalah penting. Sikap siap menang dan siap kalah sangat penting sehingga calon dan pendukungnya tidak melakukan kecurangan-kecurangan hanya untuk mencapai kemenangan.

Sumber: beritasatu.com
Tags
Komentar