ROKAN HULU - Bupati Rokan Hulu (Rohul) Achmad menilai pelaksanaan Ujian Nasional 2014 sangat pahit bagi dunia pendidikan di daerahnya. Hal itu disebabkan, sampai hari ini APBD Rohul 2014 belum juga disahkan.

Dampak APBD belum disahkan, menurut Bupati, ikut mengganggu aktivitas dunia pendidikan. Seperti pelaksanaan try out yang harusnya digelar jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan UN nyaris batal dilaksanakan. Hal itu katanya, menjadi pukulan telah bagi dunia pendidikan.

"Tapi beruntung. Walau tidak didanai dari dana APBD Rokan Hulu, pihak komite sekolah memahami kondisinya. Try out di SLTA dan SLTP jadi dilaksanakan, namun menggunakan dana patungan dari wali murid," kata Bupati Rohul seusai memantau pelaksanaan UN di SMAN I Rambah, Senin (14/4/14).

Dia menyayangkan kinerja anggota DPRD Rohul periode 2009-2014 atas lambatnya pengesahan APBD Rohul tahun ini. Dan hal itu, diakuinya menjadi pelajaran paling pahit bagi pelajar SLTA dan SLTA, termasuk kalangan orang tua pelajar.

"Ini menjadi pelajaran pahit yang harus diterima siswa dan para wali murid," tegas Bupati Rohul Achmad kepada wartawan.

Masih di tempat sama, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Rohul Muhammad Zen, untuk pelaksanaan try out terhadap 4.990 siswa SLTA dan 7.425 siswa SLTP menjelang UN tahun ini, dinasnya mengusulkan anggaran dari APBD Rohul sebesar Rp595 juta.

Namun, dia pesimis anggaran itu bisa digunakan dalam mempersiapkan pelajar SLTA dan SLTP menghadapi UN, sebab sampai pelaksanaan UN di hari pertama, APBD Rohul tahun ini belum juga disahkan.

Untuk diketahui, sebelumnya, Ketua DPRD Rohul Hasanuddin Nasution mengakui lambatnya APBD Rohul tahun ini disahkan karena disebabkan ada beberapa item program Pemkab Rohul yang belum masuk dalam program prioritas, termasuk belum sesuai hasil reses kalangan wakil rakyat di pedesaan.

Namun akhir-akhir ini terungkap, lambatnya pengesahan APBD Rohul ternyata disebabkan para wakil rakyat mengharapkan dana aspirasi sebesar Rp10 miliar per dewan atau jika diakumulasikan dengan 35 anggota, dana yang harus dikucurkan untuk merealisasikan aspirasi mereka di pedesaan sekitar Rp350 miliar. Hal itulah yang menjadi "tarik ulur" antara pihak legislatif dan eksekutif.

Faktor lain lambatnya APBD Rohul disahkan, jadwal pembahasan RAPBD beberapa waktu lalu bersamaan dengan jadwal kampanye. Meski Ketua DPRD Rohul mengakui kampanye tak mengganggu kinerja mereka, namun pada faktanya, pembahasannya sering ditunda akibat anggota Badan Anggaran sering tidak kuorum.***(zal)