PEKANBARU - Bermaksud memperbaiki kualitas dunia pendidikan di Riau, DPRD Riau punya tiga konsep pemikiran yang bakal disampaikan kepada Plt gubernur Riau dan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Riau. 

"‎Pertama, mensikat guru, kepala sekolah yang selama ini dalam catatan dan laporan masuk, tidak memperhatikan mutu pendidikan tapi justru malah hanya berpikir bagaimana strategi bisa memungut uang sebanyak- banyaknya dari siswa. Tak peduli kaya atau miskin," kata Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau, Rabu (19/8/15).‎ 

Mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru ini menyebut, ‎bagi oknum guru atau kepala sekolah yang melakukan hal demikian, ia menyarankan supaya mengundurkan diri saja.‎ 

Kedua, DPRD Riau ingin menggratiskan buku sehingga siswa tidak terbebani biaya tinggi apalagi pengadaan buku yang disponsori percetakan tertentu. 

Ketiga, DPRD akan membuat Peraturan Daerah atau Perda yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan sekolah. Seperti kebutuhan sekolah akan dipenuhi, pungutan di sekolah ditiadakan. 

"Karir guru berdasarkan prestasi bukan berdasarkan kekeluargaan. Mengatur juga penghargaan bagi guru teladan, rasio guru dan murid serta ruang belajarnya," ungkap politisi Demokrat ini. 

Di samping itu,‎ peran organisasi profesi guru dalam hal menjadikan guru supaya lebih profesional sangat diperlukan. Insentif guru di daerah zona pinggir kota, zona pedesaan, zona terpencil mesti diperhatikan. 

"Dipastikan guru daerah terpencil dengan kualitas bagus mendapatkan penghasilan yang menarik, menjajaki pengangkatan guru bantu dan honor yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai Undang-undang," jelasnya.‎ 

Pihaknya juga akan memperhatikan guru terpencil yang ada di Riau. Guru terpencil sebutnya, akan diberikan rumah dinas di sekolah tempatnya bertugas, termasuk fasilitas penunjangnya. 

"Kami nanti akan minta gubernur melalui dinas pendidikan dan budaya untuk membuat kajian dan pelajari pemikiran DPRD ini supaya bisa diwujudkan segera," tutupnya.‎