JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri membentuk tim khusus untuk percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia. Sebab, hingga triwulan ketiga ini serapan anggaran di daerah masih rendah.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek mengatakan tim khusus bertemu dengan kepala daerah dan DPRD untuk mendorong realisasi penyarapan anggaran.

"Beberapa direktur, saya kirim ke daerah untuk tracing anggaran dan menyisirnya," kata Reydonnyzar yang biasa disapa Donny itu, Rabu (19/8/15).

Kementerian juga mengirimkan radiogram ke kepala daerah seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden untuk dapat mendorong percepatan penyerapan anggaran.

Donny berharap belanja pemerintah harus didorong, di tengah pertumbuan ekonomi yang melambat, investasi dan ekspor yang terbatas. Sebab, ini menjadi solusi pertumbuhan ekonomi untuk belanja modal.

Dalam sistem monitoring dan evaluasi penyarapan anggaran di Kementerian, rata-rata serapan anggaran nasional baru 25,9 persen. Sementara, serapan anggaran provinsi dan kabupaten/kota hanya 24,95 persen.

"Ada beberapa faktor keterlambatan serapan anggaran. Di antaranya, terlambatnya mengesahkan raperda APBD. Lalu, proses di unit layanan pengadaan (ULP) yang mengalami transisi," sebutnya.

Kemudian, lanjut Donny, banyaknya pekerjaan atau kebanyakan pihak ketiga menarik anggaran di triwulan IV dan adanya prinsip kehati-hatian yang dilakukan kepala daerah untuk menghindari jeratan hukum.

"Namun, kita optimistis, penyerapan anggaran hingga triwulan III bisa mencapai 55 hingga 70 perseb. Pada triwulan keempat bisa mencapai 87 persen," ujarnya.