SELATPANJANG - Kalangan anggota DPRD Kepulauan Meranti kini menyoroti Dinas Pendidikan setempat. Selain dinilai lalai mengelola keuangan negara, instansi tersebut saat ini diminta serius dalam pembangunan pendidikan.

Muhammad Adil, Anggota DPRD Kepulauan Meranti kepada riauheadline.com, Senin (24/3/15) mengatakan, berdasarkan anggaran pendidikan setiap tahun hingga 20 persen dari total APBD idealnya mampu menjawab berbagai persoalan pendidikan. 

"Seperti minimnya sarana dan prasarana pendidikan dasar diberbagai pelosok pedesaan sangat memprihatinkan. Namun kenyataanya terjadi sekarang, justru masih banyak sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan dasar masih belum merata," jelasnya.

Dikatakan dia, kondisi itu terlihat mulai dari ruang belajar yang sudah rusak, atap sekolah sudah berkarat hingga terkesan tak lagi reprentatif untuk proses pembelajaran. Dengan kondisi seperti ini perlu tindakan cepat oleh Disdik Meranti.

"Sarana dan prasarana pendidikan, merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting. Untuk itu, dengan banyaknya sekolah-sekolah yang rusak bahkan terbiarkan seperi SD Negeri 6 di Tg Peranap tersebut, membuktikan betapa lalainya Disdikbud Meranti," ungkapnya.

Menurutnya, bahwa UU menjamin setiap warga negera untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Menilik dari ketentuan UU tersebut, harusnya Pemerintah daerah melalui satker terkait benar-benar memiliki komitmen serius dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan. 

"Besarnya porsi alokasi anggaran disetiap tahun anggaran, harusnya bisa diplot untuk program rehab gedung dan membangun sarana gedung baru bagi sekolah-sekolah yang memang sudah tak layak pakai lagi," urai Muhammad Adil. 

Dijelaskan politisi dari Partai Hanura ini, ada indikasi Disdik Kepulauan Meranti lebih cendrung fokus untuk mengejar target kelulusan UN ketimbang membenahi sarana pendidikan yang amburadul. 

"Kebijakan ini sangat keliru, menjadi peringkat kelulusan UN sebagai sebuah target yang harus dicapai dengan segala cara. Disdik seakan-akan takut hasil UN jeblok ketimbang, anak-anak harus belajar di sekolah-sekolah yang rusak dan terkesan kumuh," ungkapnya.

Diharapkan dia, kedepan Disdikbud merubah kinerjanya. Disdikbud harus segera memebenahi sarana dan prasarana pendidikan yang tak layak tersebut. 

"Saya yakin, masih banyak sekolah-sekolah marginal dipedesaan yang terabaikan, terutama dipelosok-pelosok pedesaan terpencil. Dan Disdikbud harus turun ke lapangan, melakukan pendataan terhadap keadaan sarana," kata Politisi Hanura ini.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kepulauan Meranti,  Drs Bahtiar mengatakan, turut prihatin dengan kondisi sarana gedung SD Negeri 6 kelas jauh di Desa Tanjung Peranap. 

Meskipun demikian, Disdikbud Meranti tidak berarti mengabaikan dan membiarkan kondisi bangunan gedung tersebut. Pihak Disdikbud Meranti tetap konsisten untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan secara resprentatif. 

"Persoalannya kenapa dari tahun 2009 sampai 2014 tidak dibangun, hal ini sebabkan tidak adanya laporan yang jelas dari UPTD. Kalau sudah seperti ini, insya allah akan kita bangun tahun ini," pungkasnya singkat.***(fan)