RENGAT - Hampir seluruh sekolah di Kecamatan Batang Gansal mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA sederajat mengalami kekurangan guru, terutama yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). 

Selain itu, sejumlah sekolah juga kekurangan ruang kelas baru sehingga terpaksa melaksanakan proses belajar mengajar dua shift karena jumlah siswa yang terus mengalami peningkatan.

"Tidak hanya itu, kami juga berharap kepada Bapak Bupati agar dapat membangun gedung pertemuan sehingga kegiatan-kegiatan guru dapat dilakukan di gedung tersebut," jelas Kepala UPT Dinas Pendidikan Batang Gansal Jafri dihadapan Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto saat pertemuan dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan kepala sekolah se Kecamatan Batang Gansal, Jumat (6/3/2015) di Aula Dinas Pendidikan Inhu.

Dijelaskan Jafri, di Batang Gansal saat ini terdapat 21 SD, 5 SMP, 2 MTS, 1 SMA dan 1 SMK. Sedangkan jumlah guru berstatus PNS di tingkat SD sebanyak 75 orang dari kebutuhan mencapai 215 orang. Tingkat SMP jumlah PNS sebanyak 24 orang dari kebutuhan mencapai 125 orang.

Pertemuan ini merupakan upaya Bupati Inhu untuk menampung aspirasi secara langsung dari kepala sekolah dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan di Kecamatan Batang Gansal.

Hasil pertemuan tersebut selanjutnya akan disingkronkan dengan hasil pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu dan akan dibawa pada forum Musrenbang tingkat Kabupaten Inhu untuk pelaksanaan pembangunan di tahun 2016 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Inhu Yopi Arianto meminta kepada masing-masing sekolah agar membuat daftar usulan kebutuhan dalam satu berkas tertulis di lengkapi dengan profil sekolah dan foto kondisi terkini.

"Dari usulan ini nantinya akan kita pelajari untuk di singkronkan dengan hasil pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan beberapa waktu lalu. Meski demikian, tidak seluruh usulan bisa direalisasikan karena tentunya pemerintah mengacu pada skala prioritas," tegas Bupati.

Bupati menambahkan, selain bersumber dari pemerintah, pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan juga akan meminta peran pihak swasta melalui alokasi dana corporate social responsibility (CSR). "Pembangunan harus terus dilaksanakan demi kepentingan masyarakat," ungkapnya.