DUMAI : Polemik pencairan anggaran beasiswa bagi 350 mahasiswa asal Dumai akan segera berakhir. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemko) Dumai sudah mengagendakan pencairan anggaran jelang akhir tahun 2014 ini.



Informasi tersebut merupakan kabar gembira bagi ratusan mahasiswa Dumai yang terdaftar sebagai calon penerima. Apalagi, nama-nama mereka sudah diumumkan sejak Mei 2014 lalu.



Bahkan, beberapa protes juga sudah sempat dilayangkan oleh mahasiswa calon penerima beasiswa kategori kurang mampu yang berasal dari berbagai kampus tersebut.



Andi Kurniawan, mahasiswa tingkat akhir STIA Lancang Kuning salah satu calon penerima yang sudah melayangkan protes kepada Pemko Dumai. Ia mempertanyakan alasan Pemko Dumai belum mencairkan anggaran setelah beberapa bulan lamanya.



Begitu juga dengan Eria Candra, mahasiswa PPS Universitas Indonesia asal Kota Dumai. Dari Jakarta, ia mengirimkan protes ke Pemko Dumai serta melalui media massa. Menurut dia, sebuah lelucon aneh bila pada akhirnya Pemko Dumai mengulur waktu untuk pencairan anggaran.



"Setelah program ini dibuka dan direalisasikan. Tentu banyak mahasiswa yang ingin mendapatkan manfaat atas program itu. Tiba-tiba kemudian tidak dijalankan sesuai waktu, dan terkesan program ini tidak serius. Padahal, verifikasi berkas calon penerima sudah selesai dan itu telah diumumkan," kata dia, beberapa waktu lalu.



Sedangkan Asisten I Kota Dumai Dermawan mengatakan bahwa pihak pemerintah sudah menyelesaikan verikasi ulang semua berkas. Selain itu, Dinas Pendidikan juga sudah mengeluarkan rekomendasi agar keuangan segera mencairkan anggaran.



"Dalam minggu ini anggaran sudah dapat ditransfer, dan mahasiswa yang membutuhkan bisa segera menikmati haknya," ujar Dermawan, kepada riauheadline.com, Selasa (23/12/14).



Ia mengucapkan permohonan maaf karena adanya keterlambatan pencairan anggaran. Pasalnya, pihak pemerintah awalnya tidak memenukan dasar hukum agar beasiswa itu dapat dicairkan.



"Dalam rapat, diputuskan bahwa anggaran baru dapat dicairkan apabila ada rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian kita beri pengertian agar Dinas Pendidikan mau merekomendasikan," katanya.



Namun demikian, kedepannya pemerintah akan menghapus program beasiswa kategori keluarga kurang mampu ini. Pasalnya, susah mencari regulasi membenarkan adanya beasiswa kategori kurang mampu. Karena menyangkut kemampuan keluarga penilaiannya masih sangat subjektif.



"Ada terindikasi anak kontraktor atau PNS yang menerima beasiswa, apakah keluarga mereka masih dikatakan masuk dalam kategori tidak mampu. Ini semuakan perlu diluruskan," katanya.



Nantinya skema program beasiswa itu akan dialihkan menjadi beasiswa berprestasi. Hal itu dapat diukur dari nilai-nilai akademik mahasiswa S1, S2 dan S3 asal Dumai. Bila IPK sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan, maka mereka bisa diusulkan untuk menerima beasiswa.



"Tetapi kalau di bawah standar, berkas yang masuk bisa didiskualifikasi. Kalau demikian kan penilaiannya akan sangat objektif. Selain itu juga dapat menambah semangat dan memotivasi para mahasiswa asal Kota Dumai untuk berlomba-lomba dalam menggapai prestasi dan mendapatkan beasiswa dari Pemko Dumai," tutupnya.