• Home
  • Pendidikan
  • Penerapan Kurikulum 2013 di 8 Madrasah Dipantau Itjen Kemenag

Penerapan Kurikulum 2013 di 8 Madrasah Dipantau Itjen Kemenag

Kamis, 11 September 2014 15:49 WIB

PASIRPANGARAIAN - Empat auditor dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) implementasi Kurikulum 2013 di delapan Madrasah Negeri di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

Kepala Kantor Kemenag Rohul Ahmad Supardi Hasibuan mengatakan 4 auditor dari Itjen Kemenag RI akan berada di Kabupaten Rohul selama tiga hari, mulai 11 September hingga 13 September 2014. Hal itu sesuai Surat Tugas Irjen Kemenag RI, tanggal 5 Sept 2014, Nomor: IJ/1.a/PS.00.4/1027/2014.

Empat auditor dari Itjen Kemenag yang melaksanakan Monev di Rohul diketuai oleh Achmad Buchari. Dia dibantuk tiga auditor yakni Abdul Rasit, Abdul Hakim dan Asep.

Madrasah Negeri yang akan dikunjungi 4 auditor yakni MAN Pasirpangaraian, MTsN Rambah, MTsN Kota Tengah, MTsN Ujungbatu, MTsN Dalu-Dalu, MTsN Pilial Rantau Kasai Tambusai Utara, MIN Pasirpangaraian serta MIN Pasir Agung Kecamatan Bangunpurba.

"Para auditor ini akan dibawa mengunjungi delapan Madrasah Negeri yang telah ditunjuk, sehingga bisa melihat langsung proses belajar mengajar di sana," jelas Supardi kepada riauterkinicom, Kamis (11/9/14).

Dia menambahkan, 4 auditor bukan hanya sekedar melihat implementasi Kurikulum 2013 di Kabupaten Rohul. Namun lebih dari itu, diharapkan mereka melihat langsung proses belajar mengajar, termasuk ketersediaan tenaga pendidik dan SDM.

"Termasuk juga melihat sarana dan prasarana, laboratorium, perpustakaan, sarana ibadah, dan lain sebagainya," ujarnya.

Supardi mengakui, hampir seluruh madrasah di Kabupaten Rohul masih kekurangan guru, khususnya guru berstatus PNS. "Untuk guru non PNS sudah cukup. Hanya saja honorarium mereka tidak tersedia dalam anggaran, sehingga terkadang harus dibebankan kepada wali siswa," jelas dia.

Dia mengungkapkan, idealnya seluruh guru non PNS diangkat menjadi PNS. Secara otomatis, gaji mereka akan ditanggung oleh negara, bukan dibebankan lagi kepada orang tua siswa atau melalui Komite Madrasah.

"Kasihan mereka, sudah mengabdi sepuluh tahun, bahkan lebih, namun belum juga diangkat menjadi PNS," ungkapnya.

Supardi mengharapkan lagi, pasca kehadiran 4 auditor Itjen Kemenag RI ke Rohul akan menghasilkan kebijakan baru dalam membantu sarana dan prasarana di seluruh madrasah di daerah berjuluk Negeri Seribu Suluk itu.***(zal/mad)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Tags Pendidikan
Komentar