• Home
  • Politik
  • 11 Kepala Daerah Kubu Jokowi Mangkir Dipanggil Bawaslu Riau

11 Kepala Daerah Kubu Jokowi Mangkir Dipanggil Bawaslu Riau

Hadi Pramono Jumat, 19 Oktober 2018 14:15 WIB
PEKANBARU - Sebanyak 11 kepala daerah di Provinsi Riau kompak mangkir dari panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau dalam dua hari berturut-turut untuk diperiksa terkait dukungannya kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Bawaslu Riau memanggil mereka pada Rabu (17/10) dan Kamis (18/10). Salah satunya adalah Gubernur Riau terpilih sekaligus Bupati Siak, Syamsuar.

Dia bersama Wakil Gubernur Riau terpilih, Edy Afrizal Natar Nasution, sudah berada di Arab Saudi untuk beribadah umrah sejak Rabu (17/10).

"Bupati Siak, (kami) dapat informasi sedang menjalani ibadah umrah," kata Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, Jumat (19/10).

Kemudian Bupati Pelalawan HM Harris, berdasarkan informasi yang dihimpun, mangkir dari panggilan karena sedang menghadiri acara di Bali.

Sedangkan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, dan Bupati Kampar, Aziz Zainal, sama sekali tidak ada keterangan dan kontak dengan Bawaslu.

Sementara itu, Bupati Rokan Hulu, Sukiman, mangkir dan meminta penundaan pemeriksaan yang seharusnya dilakukan hari ini. 

Rusidi menyayangkan ketidakhadiran 11 kepala daerah untuk pemeriksaa, namun dia mengaku masih menolerir mereka.

"Karena baru sekali kita undang. Berhubung mereka belum hadir, maka akan kita jadwalkan ulang kembali. Kita maklum banyak agenda pemerintahan mungkin harus didahulukan sebagai kepala daerah," kata Rusidi.

Bawaslu Riau juga memanggil dua orang Relawan Pro Jokowi (Projo), yakni Ketua Panitia Pelaksana Deklarasi dan Pernyataan Sikap Kepala Daerah Mendukung Jokowi-Ma'ruf, HM Syahrin, dan Ketua DPD Projo Riau Sonny Silaban pada Senin (15/10).

Keduanya dicecar 36 pertanyaan terkait deklarasi tersebut, di antaranya tentang orang-orang yang hadir dan isi acara. Bawaslu Riau juga meminta foto dan video dari acara tersebut sebagai bukti. Bawaslu Riau juga sempat memanggil KPU Riau pada Sabtu (13/10).

Rusidi mengungkapkan, untuk sementara Bawaslu Riau menduga deklarasi tersebut merugikan paslon lain dan diduga melanggar Peraturan KPU.
"Namun masih perlu mempelajari mengenai pasal akan dikenakan dan keterangan kepala daerah terlibat," ujarnya.

Dia menolak berkomentar terkait sanksi yang kemungkinan akan dijatuhkan kepada 11 kepala daerah tersebut. “Kita (Bawaslu) tidak mau berandai-andai, nanti bisa disebut lembaga andai-andai. Namun yang jelas peristiwanya ada," kata Rusidi.

Sumber: Kumparan
Tags Bawaslu RiauPilpres 2019
Komentar