27 Ranperda Belum Disahkan, Pemkab Meranti Ajukan 6 Ranperda Baru
Kamis, 13 Maret 2014 11:38 WIB
SELATPANJANG - Bagian Hukum Setdakab Kepulauan Meranti Tahun 2014 ini akan mengajukan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten.
Kepala Bagian Hukum Setdakab Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, Selasa, (12/3/2014) mengatakan, Ranperda tersebut juga sudah dilengkapi naskah akademik, dan siap diajukan ke legislatif.
"Dalam waktu dekat ini kita akan segera mengajukan sekitar 5 atau 6 buah Ranperda lagi ke Dewan. Kalau untuk rinciannya nanti bisa dilihat di kantor," kata Sudandri.
Menurutnya, sejumlah Ranperda tersebut sesuai dengan aturan yang baru, telah dilengkapi dengan naskah akademik.
"Jadi sebelum kita ajukan, sudah kita buatkan naskah akademiknya," terangnya.
Jumlah Ranperda yang diusulkan oleh eksekutif tersebut tentunya menambah panjang deretan Ranperda yang belum bisa disahkan oleh DPRD.
"Tahun sebelumnya ada 12 Ranperda yang kita usulkan cuma belum disahkan menjadi Perda meskipun katanya sudah final. Tahun ini kita tambah 6 lagi," ungkap Sudandri.
Terkait Ranperda apa saja yang paling dianggap penting untuk disahkan, Kabag Hukum Meranti itu, menjelaskan semua Ranperda dianggap penting tergantung kebutuhan dan kepentingan setiap SKPD yang melaksanakan program Pemkab.
"Kalau masalah urgen, semuanya kita anggap urgen. Itu kembali kepada kepentingan dan kebutuhannya. Jadi kita berharap semua Ranperda yang kita usulkan ke dewan bisa secepatnya disahkan menjadi Perda. Sehingga Pemkab bisa lebih mudah menyelenggarakan proses pembangunan di Meranti," tukasnya.***(rud)
Kepala Bagian Hukum Setdakab Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, Selasa, (12/3/2014) mengatakan, Ranperda tersebut juga sudah dilengkapi naskah akademik, dan siap diajukan ke legislatif.
"Dalam waktu dekat ini kita akan segera mengajukan sekitar 5 atau 6 buah Ranperda lagi ke Dewan. Kalau untuk rinciannya nanti bisa dilihat di kantor," kata Sudandri.
Menurutnya, sejumlah Ranperda tersebut sesuai dengan aturan yang baru, telah dilengkapi dengan naskah akademik.
"Jadi sebelum kita ajukan, sudah kita buatkan naskah akademiknya," terangnya.
Jumlah Ranperda yang diusulkan oleh eksekutif tersebut tentunya menambah panjang deretan Ranperda yang belum bisa disahkan oleh DPRD.
"Tahun sebelumnya ada 12 Ranperda yang kita usulkan cuma belum disahkan menjadi Perda meskipun katanya sudah final. Tahun ini kita tambah 6 lagi," ungkap Sudandri.
Terkait Ranperda apa saja yang paling dianggap penting untuk disahkan, Kabag Hukum Meranti itu, menjelaskan semua Ranperda dianggap penting tergantung kebutuhan dan kepentingan setiap SKPD yang melaksanakan program Pemkab.
"Kalau masalah urgen, semuanya kita anggap urgen. Itu kembali kepada kepentingan dan kebutuhannya. Jadi kita berharap semua Ranperda yang kita usulkan ke dewan bisa secepatnya disahkan menjadi Perda. Sehingga Pemkab bisa lebih mudah menyelenggarakan proses pembangunan di Meranti," tukasnya.***(rud)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Pendidikan
Hari Pramuka ke-65, Logo dan Tema Resmi 2026
-
Politik
DPRD Riau Masuk Tahap Akhir Penanganan Parisman dan Indra Gunawan
-
Ekbis
BRK Syariah Didorong Jadi Mitra Perbankan Perusahaan di Riau
-
Pendidikan
Keracunan MBG di Dumai, 45 Siswa Dirawat
-
Ekbis
6 Pilihan Popok Sweety Sesuai Kebutuhan Si Kecil, Mana yang Cocok untuk Anak Anda?
-
Pendidikan
Tahun Baru Islam Jadi Momentum Pemko Dumai Perkuat Karakter Religius Pemuda

