PEKANBARU - Untuk menyamakan persepsi dengan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam hal penganggaran, anggota DPRD Riau gelar Diseminasi/Sosialisasi DPRD Riau. 

Kegiatan ini mengangkat tema "Sosialisasi sistem/prosedur perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

"Hari ini kita samakan persepsi dengan Pemprov Riau tentang penganggaran yang tentunya menguntungkan masyarakat Riau," kata Sunaryo, Wakil Ketua DPRD Riau dalam sambutannya, Jumat (23/09/16).

Selama ini diakuinya, komunikasi antara DPRD Riau dengan Pemprov Riau dalam hal penganggaran, kurang maksimal. Ini terbukti, banyaknya pokok-pokok pikiran anggota dewan yang tidak diakomodir dalam APBD Riau.

"Berhubung ada sekda yang hadir, apa salahnya kita samakan persepsi dari sekarang. Yang telah lalu, biarkanlah berlalu, sekarang kita berfikir ke depan, bagaimana anggaran yang dianggarkan bisa menyentuh masyarakat langsung," ungkapnya.

Sementara itu, Ahmad Hijazi, Sekdaprov Riau mengatakan, setiap anggaran yang dianggarkan mesti melalui proses yang transparan, akuntabilitas serta profesionalisme, tidak boleh ditutup-tutupi.

"Sinkronisasi dengan legislatif sangat diperlukan. Perlu diketahui kaidah-kaidah dalam penyajian anggaran mesti dilakukan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Pastinya menguntungkan masyarakat banyak," jelasnya.

Untuk menyamakan persepsi, pihaknya akan mengutus enam SKPD yang memiliki anggaran besar dalam APBD Riau. Seperti Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan lainnya.

"Semoga kerjasama strategis akan dihasilkan, tentunya dalam rangka menguntungkan masyarakat Riau," ujarnya. 

Kegiatan yang diselenggarakan di salah satu hotel ini akan menghadirkan sejumlah narasumber. Salah satunya dari Kemendagri.