• Home
  • Politik
  • DPRD Kuansing Sidang Paripurna Pandangan Fraksi Tentang Ranperda LPJ APBD 2017

DPRD Kuansing Sidang Paripurna Pandangan Fraksi Tentang Ranperda LPJ APBD 2017

Dio Febrian Senin, 20 Agustus 2018 14:42 WIB
KUANSING - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan sidang paripurna dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Kuansing tentang Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuansing tahun 2017, Senin (20/08/18).

Hadir dalam dalam sidang paripurna, Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra, wakil ketua I Sardiyono, wakil ketua II Alhamra. Dari pemda hadir Bupati, Wakil Bupati, sekda serta kepala dinas, badan, kantor di lingkungan pemkab kuansing. Dari forkofimda hadir wakapolres kuansing, kejari, dan para pimpinan bank.

Sidang dibuka oleh Sekwan DPRD Kuansing, Mastur SE yang menyampaikan kehadiran anggota DPRD Kuansing sebanyak 24 orang, maka sesuai aturan sidang sudah bisa dilaksanakan. 

Sidang paripurna kali ini lansung dipimpin oleh Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra SH MH. Dalam pemaparan nota pengantar sidang paripurna, Andi Putra menyampaikan bahwa Ranperda LPJ APBD Kuansing adalah suatu kewajiban yang harus disampaikan oleh pemerintah selaku pengguna anggaran belanja dan pendapatan daerah. 

Jawaban pemerintah lansung disampaikan oleh Bupati Kuantan Singingi, Drs H Mursini Msi, dalam penyampaiannya Bupati Kuantan Singingi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kuansing yang telah menyidang Ranperda LPJ APBD Kuansing tahun anggaran 2017. 

Bupati memulai jawaban dari pandangan fraksi partai golkar, terkait bangunan tiga pilar yang bupati menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian lebih terhadap bangunan tiga pilar. 

Pemerintah telah konsultasi dengan penegak hukum dan BPKP untuk mengambil langkah yang akan diambil. Kemudian masalah hotel Kuansing belum bisa difungsihkan karena masih banyak dibenahi, bangunan yang sudah rusak, serta peralatan lainnya yang harus diperbaiki kembali. 

Kemudian bangunan pasar modern masih dalam audit BPK, namun Bupati terus berupaya untuk memfungsihkan bangunan tiga pilar secepatnya.

Jawaban Bupati terhadap Partai Bulan Bintang (PBB), terkait masalah retribusi yang rendah bupati menyampaikan bahwa banyak barang dan peralatan pemerintah daerah yang tidak optimal. 

Seperti alat berat yang ada di Dinas PUPR yang tidak semuanya bagus. Kemudian rendahnya pendapatan dari wisma jalur di pekanbaru, karena fasilitas yang belum memadai. Untuk tahun 2019 akan dianggarkan untuk meningkatkan fasilitas wisma jalur sehingga menjadi penginapan yang nyaman. 

Dilanjutkan dengan menjawab pandangan fraksi Demokrat, masalah tunda bayar tidak akan terulang lagi, bupati sudah meminta kepada OPB untuk menyusun anggaran dengan cermat, sehingga masalah tunda bayar tidak ada lagi. Terjadinya tunda bayar disebabkan oleh kurangnya transfer daerah dari pemerintah pusat. 

Realisasi IMB yang rendah, karena masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengurusan izin bangunan. Namun dinas terkait terus berupaya. 

Kemudian terkait masalah besaran gaji pegawau honor di setda dan opd berbeda, karena pegawai tersebut adalah ajudan dan sopir bupati dan wakil bupati. Disamakan dengan besaran honor ajudan dan sopir ketua DPRD Kuansing. 

Bupati akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dengan memfungsihkan seluruh UPTD yang ada. Mengoptimalkan kinerja dari seluruh UPTD yang telah dibentuk. 

Selanjutnya Bupati akan terus beruapaya untuk mempertahankan gelar wajar tanpa pengecualian (WTP) yang telah diberikan oleh BPK RI.

(dio/dio)
Tags DPRD KuansingPemkab Kuansing
Komentar