PEKANBARU - Tarmizi Akhmad, anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru,  menilai sistem perparkiran di Kota Bertuah buruk karena tidak dikelola dengan baik. Bahkan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari Perda parkir ini terjadi tiap tahunnya, untuk dia menyarankan aturan tersebut dibenahi atau direvisi kembali

"Aturan parkir di Kota Pekanbaru seharusnya dibenahi, sejauh ini kita melihat aturan parkir sudah tidak jelas. Soal biaya parkir sudah ada kejanggalan kita lihat, contoh saja ketika kita masuk mall lalu mengambil karcisnya, tapi kita tidak bisa parkir karena penuh, lalu kita keluar justru kita juga membayar parkir," keluh Anggota DPRD Kota Pekanbru Tarmizi Akhmad.

Disebutkan politisi Nasdem ini, selain tidak bagusnya sistem pembayaran parkir dan pengelolaannya, seperti kejadian yang langsung dialami wakil rakyat ini maupun pengaduan masyarakat yang diserapnya, masih begitu banyak persoalan parkir yang harus dibenahi pemerintah.

"Belum lagi pembayaran parkir dengan sistem perjam yang juga kita tidak jelas aturannya. Belum lagi yang persoalan parkir di rumah sakit, supermarket, hotel-hotel yang tidak jelas sistemnya, ini harus dibenahi dan ditetapkan aturan yang tidak merugikan masyarakat," pintanya.

Tarmizi menyarankan jika sistem perparkiran sudah tak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka peraturan daerah nomor 14 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran harus segera direvisi.

Karena buruknya sistem perparkiran di Kota Pekanbaru ini, Tarmizi mempertanyakan kinerja dinas terkait. Bahkan, pihaknya dalam waktu dekat berencana memanggil pihak terkait parkir ini.

"Agar keresahan masyarakat bisa terjawab. Jangan sampai pengelola parkir seenaknya saja menetapkan aturan parkir tanpa ada kebijakan dari aturan pemerintah, sehingga yang menjadi korban masyarakat," tegasnya.