PEKANBARU - Langkah pemerintah pusat yang ingin mencabut izin perusahaan yang sering melakukan pembakaran hutan dan lahan menuai kritik dari wakil rakyat di DPRD Riau. Wakil rakyat meminta pemerintah pusat mengkaji banyak hal. 

"Pemerintah pusat tidak bisa mencabut izin begitu saja, banyak hal yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan," kata Husni Tamrin, Anggota DPRD Riau dari Partai Gerindra kepada wartawan, Selasa (03/11/15). 

Salah satu pertimbangan pemerintah pusat yakni, jika izin perusahaan dicabut, maka secara otomatis banyak pekerja di perusahaan itu akan berhenti bekerja dan angka pengangguran di Riau terutama, akan semakin meningkat.

"Pemerintah pusat jangan hanya melihat dari segi positif saja jika izin perusahaan dicabut.Tingkat pengangguran misalnya, akan bertambah di Riau, mau di ke manakan mereka yang tidak bekerja lagi itu," ungkap politisi Pelalawan ini.

Agar hal ini tidak terjadi l, ketua Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Riau ini menyarankan agar pemerintah pusat cukup memberikan efek jera kepada pemilik maupun pimpinan yang ada di perusahaan yang dimaksud. 

"Berilah sanksi seberat-beratnya kepada pemilik atau pimpinan perusahaan, jangan cabut izin perusahaan mereka. Kalau izin dicabut, maka akan menimbulkan masalah baru nantinya, artinya tidak menyelesaikan masalah," tutupnya.