PEKANBARU - DPRD Riau sayangkan sikap 13 pejabat eselon II (tidak lulus assessment, red) yang enggan menghadiri rapat paripurna DPRD Riau. Padahal rapat paripurna kali ini beragendakan, Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2014.‎ 

"Sikap mereka sangat disayangkan, apalagi tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD Riau," kata Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau saat bincang-bincang dengan sejumlah awak media, Kamis (09/04/15). 

Menurutnya, tidak ada alasan bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKPD untuk tidak menghadiri rapat paripurna di DPRD Riau. Apalagi sebutnya, rapat paripurna tersebut merupakan hasil kinerjanya selama satu tahun. 

"Seharusnya mereka hadir, apalagi Plt gubernur yang hadir langsung dalam paripurna. ‎Siapapun dia yang bertugas sampai belum ada pergantian, mesti tetap mengabdi, terutama menghadiri rapat paripurna," ungkapnya. 

Untuk itu, politisi Demokrat ini menegaskan, Plt gubernur Riau mesti menindaklanjuti sekaligus mengevaluasi ketidakhadiran pejabat eselon II yang dimaksud. ‎ 

"Plt gubernur, kita minta harus mengevaluasi mereka. Terlebih lagi mereka bukanlah orang yang mentalnya lemah hingga sampai naik ke eslon II itu butuh proses lama,‎" jelasnya. 

Tiga belas pejabat yang tak lulus assessment sekaligus tak menghadiri rapat paripurna tersebut yakni Asisten II Setdaprov Riau Wan Amir Firdaus, Kesbangpol Riau Nizhamul, Kadishub Riau Adizar, Kadissos Riau Mizwar Effendi, Kepala BPM-Bangdes Riau Daswanto. 

Selain itu, Karo Kesra Setdaprov Riau Zakaria, Asisten III Hardy Jamaluddin, Kadiskop dan UKM Riau Indra Bangsawan, Kepala BPPD Riau Raja Zulkarnain, Kepala BP2T Riau Alimuddin, Sekretaris Korpri Riau Taufik, Staf Ahli Gubernur Riau Basriman, Kepala Pemberdayaan Perempuan Lisda dan Plt Direktur RSUD Arifin Achmad Amir Husen.