PEKANBARU : Komisi C DPRD Riau menerima pengaduan 32 karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau Air Lines (RAL) yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) namun belum menerima pesangon, sementara perusahaan itu kini tidak beroperasi lagi.

"Ada 32 karyawan yang meminta bantuan DPRD agar pesangonnya segera dibayar. RAL tidak sanggup membayar karena masa kerja karyawan itu cukup lama, sedangkan karyawan yang di-PHK lainnya sudah dibayarkan pesangonnya oleh manajemen sebelumnya," kata Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson di Pekanbaru, Jumat.

DPRD, kata Aherson, akan mempelajari dulu pengaduan tersebut apakah layak diberikan dan akan meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengauditnya.

Pasalnya, kata Aherson, selain hak karyawan, tentu harus dikaji juga kewajiban mereka sebagai karyawan RAL apakah sudah terpenuhi atau belum melihat kondisi RAL yang tidak jelas pengelolaannya sehingga dituntut pailit.

"Kita tentu juga menagih kewajiban karena pemerintah telah memberikan dana Rp149 miliar ke RAL. Apa tanggung jawab mereka kepada perusahaan," ucapnya.

Selanjutnya, kata dia, DPRD akan memangggil Direktur Utama PT RAL karena kondisi perusahaan yang timbul-tenggelm tersebut. Selain itu, aset perusahaan juga akan diselidiki seperti pesawat yang sekarang ini parkir di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

Di samping itu, akan ditanyakan lebih rinci soal putusan Mahkamah Agung yang menetapkan PT RAL tidak pailit. Apalagi seharusnya jika tidak pailit, RAL harus melaporkan ke BPKP untuk pemeriksaan keuangan tapi ini tidak dilakukan, ujarnya.

Terkait adanya usaha BUMD lain yakni Riau Investment Coorporation yang menanam modal di RAL dengan mengagunkan asetnya, Aherson menyatakan belum mengetahui hal itu.

"Jadi itu yang belum kami dapat data konkrit terkait pailit atau tidaknya RAL. Saat karyawan datang yang disampaikan hanya tuntutan hak mereka dan kita belum dapat jawaban yang jelas," ulasnya.