PEKANBARU - Wacana pencabutan subsidi listrik 450 volt ampere (VA) dan 900 VA oleh Pemerintah Pusat mendapat penolakan dari sejumlah kalangan anggota DPRD Riau.

"Boleh dinaikkan, akan tetapi juga harus dilakukan peningkatan pelayanan. Kalau boleh bagi mereka yang memakai 450 untuk saat ini jangan dulu dicabut, akan tetapi jika pun dicabut PLN harus mendata ulang mana yang berhak mendapatkan subsidi dan tidak, bukan dicabut dulu baru disubsidi," kata Anggota DPRD Provinsi Riau, Mansyur, Kamis (5/11/2015).

Lebih lanjut, Anggota Komisi D DPRD Provinsi Riau Mansyur HS mengatakan, kebijakan tersebut dinilai belum tepat diterapkan di saat ekonomi melemah dan terlebih lagi pelayanan PLN yang saat ini tidak maksimal.

"Dengan kebijakan pusat tersebut, sebenarnya kasihan juga masyarakat yang kurang mampu jika subsidinya listrik mereka dicabut," paparnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berpendapat, sebenarnya dengan kondisi ekonomi yang masih sulit, terlebih lagi industri kreatif, pemerintah harus selektif dalam membuat kebijakan tersebut.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi C DPRD Riau, Husaimi Hamidi, dirinya menyayangkan kebijakan tersebut dimana saat kampanye, presiden berjanji memperjuangkan rakyat dan saat ini pada kenyataanya berbanding terbalik.

"Saya kecewa, dengan presiden ketika kampanye berjanji memperjuangkan rakyat. Dan melakukan blusukan ke sana-sini. Namun, sekarag mencabut seluruh subsidi, mulai Gas 3 kg naik, bensin dan listrik," jelas politisi PPP ini.

Menurutnya, hal tersebut semakin memperparah kondisi masyarakat. Mengingat ekonomi masyarakat sedang terpuruk saat ini. "Padahal, ekonomi masyarakat makin susah kebutuhan semakin meningkat," katanya.

Dirinya juga menuturkan bahwa kebijakan seperti itu merupakan kebijakan yang melukai hati rakyat. "Kenaikan itu melukai hati rakyat dan rakyat juga dibebankan. Apalagi PLN memaksa 1.300 VA. Semua lini masyarakat jadi korban," katanya.