PEKANBARU - Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Riau diharapkan bisa mengungkap berbagai persoalan yang saat ini tengah marak diperbincangkan oleh pemangku kepentingan di Riau. Salah satunya masalah pembayaran hutang eskalasi. 

"Kita minta KPK datang ke Riau tidak hanya menakut-nakuti saja. Ini persoalan sudah dihadapan mata, kalau bisa, ganyang langsung," kata Muhammad Adil, anggota DPRD Riau dari Partai Hanura kepada wartawan, Rabu (30/03/16). 

Menurutnya, persoalan hutang eskalasi ini mesti diselesaikan segera. Termasuk memastikan bagaimana proses dan mekanisme masuknya anggaran pembayaran hutang eskalasi ini yang sebelumnya tidak pernah dianggarkan anggota dewan dalam APBD Perubahan 2015. 

Kemudian sebutnya, Kamis (31/03/16), rencananya seluruh anggota dewan akan mengadakan rapat guna membahas persoalan hutang eskalasi ini. Ia pun berharap, rapat tersebut bisa dilakukan secara terbuka untuk umum. 

"Dalam rapat nanti, kalau ada yang minta buka-bukaan masalah eskalasi ini, bagi saya ayo, ngak ada masalah buat saya, biar jelas semuanya. Ini soal anggaran rakyat Rp220 miliar, harus dibuka selebar-lebarnya, biar tahu siapa yang bermain," ungkapnya. 

Anggota Komisi E DPRD Riau ini menyampaikan, rencananya dalam rapat nanti, bersamaan dengan kunjungan kerja KPK ke Gedung DPRD Riau. Ia pun menyatakan, jika itu terlaksana, maka ia siap menyampaikn keterangan terkait hutang eskalasi ini. 

"Kawan-kawan yang sudah menandatangani hak angket, jangan sampai berubah pikirannya. Kalau berubah, itu artinya telah terjadi sesuatu," tutup mantan anggota DPRD Kepulauan Meranti ini.