PEKANBARU - Diundang ke kantor DPP Golkar versi Agung Laksono, delapan dari 14 jumlah anggota Fraksi DPRD Riau akui keabsahan DPP Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

"‎Tadi ada delapan orang, kita mengakui keabsahan DPP Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono yang berdasarkan SK Kemenkum HAM itu," kata Abdul Vattah Ali Hasim Harahap, Anggota Fraksi Golkar DPRD Riau kepada riauterkinicom via telfon usai pertemuan, Jum'at malam (26/03/15).

Namun sayangnya, wakil ketua Komisi A DPRD Riau enggan menjelaskan kedelapan anggota Fraksi Golkar yang hadir dalam pertemuan. Ia pun menyarankan agar hal tersebut langsung ditanyakan ke Indra Muchlis Adnan (Koordinator Wilayah Riau-Kepri DPP Golkar).

"Siapa yang delapan orang tu, tanyakanlah langsung ke Bang Indra. Ini kan pilihan masing-masing, mau datang atau tidak, terserah ke individu anggota fraksi," ungkapnya.

Sementara itu, Indra Muchlis Adnan ketika dikonfirmasi via telfon sedang menghadiri pertemuan dengan staf salah satu Kementriaan.

Di samping itu, Masnur, Anggota Fraksi Golkar DPRD Riau menegaskan kalau dirinya tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai pekerjaan yang mesti ia selesaikan.

"Hari ini saya ada kerja di Kebun saya, makanya saya tidak datang. Kita tidak datang, bukan tidak mengakui keabsahan DPP Golkar versi Agung Laksono," jelasnya.

Ketua Komisi E DPRD Riau ini pun mengakui keberadaan SK Kemenkum HAM yang mengesahkan DPP Golkar versi Agung Laksono‎, apalagi hal ini merupakan bagian dari kehidupan tata negara. Tapi ia pun menghormati, bagi siapa pun yang melakukan upaya hukum lain karena tidak menerima SK Kemenkum HAM tersebut.

Dari poto yang diterima riauterkinicom, ‎lima dari delapan anggota fraksi tersebut yakni, Supriati (ketua fraksi), Sewitri, Abdul Vattah Ali Hasim Harahap, Sumiyanti, Septina Primawati Rusli (masing-masing anggota fraksi). Pertemuan tersebut juga dihadiri Agung Laksono dan Indra Muchlis Adnan.

(rdk/rtc/ary)