BENGKALIS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengkritisi progres Grand Strategy yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2010 silam. Pasalnya grand startegy yang digadang-gadangkan itu dinilai belum tampak progresnya hingga tahun 2014 ini.

Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Misliadi kepada Sejumlah wartawan, Minggu (26/1) mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dipimpin Bupati Herliyan Saleh pada awal kepemimpinannya telah berkomitmen untuk memprioritaskan program grand strategy.

Program yang di kemas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010 sampai dengan 2015, serta sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 20 tahun 2010 hingga tahun 2014 ini belum juga nampak.

Untu informasi bahwa Grand strategy yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut antara lain mencakup pempengembangan empat kawasan yakni kawasan pusat pendidikan dan agribisnis di pulau Bengkalis.

Kawasan pusat industry, pelabuhan dan agroindustri di Bukit Batu – Siak Kecil, kawasan pariwisata dan agribisnis di pulau Rupat dan kawasan kota transit dan petropolitan di Mandau dan Pinggir,

Sedangkan grand strategi 6 jaminan untuk masyarakat yang dijanjikan Kabinet Herliyan Saleh adalah Jaminan berusaha masyarakat dan pengentasan kemiskinan, jaminan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru.

Jaminan kesehatan dan keluarga sejahtera, jaminan akses infrastruktur dasar, jaminan pelayanan public, birokrasi dan kelembagaan daerah, yang terakhir jaminan pemerataan dan percepatan pembangunan daerah

"Mengenai grand strategy pengembangan 4 kawasan sama sekali belum tampak progresnya yang mana dan apa saja, begitu juga grand strategy 6 jaminan untuk masyarakat, terbukti masih terdapat permasalahan di sana - sini," pungkas Misliadi, Politisi PKB ini

Seperti jaminan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, jaminan kesehatan dan keluarga sejahtera dicontohkan Misliadi, masih banyak persoalan-persoalan yang belum mendapatkan solusi. 

Seperti soal kesenjangan gaji guru, kesejahteraan guru yang belum begitu diperhatikan, pelayanan kesehatan yang belum optimal, carut marut sistem birokrasi masih mencuat di permukaan

"Jadi kita minta Pemkab berkomitmen penuh terhadap grand strategi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 20 tahun 2010 itu," ulasnya

Pihak legislatif lanjut Ketua DPC PKB Kabupaten Bengkalis ini, menyarankan agar RAPBD yang diajukan harus mengacu kepada RPJMD dan Grand Strategy tersebut

"RAPBD yang diajukan pihak Eksekutif kepada Legislatif Bengkalis untuk disahkan, Seharusnya mengacu ke RPMJD 2010 - 2015, ini sudah masuk tahun 2014, tahun inilah kesempatan bagi Pemkab untuk mengevaluasi dan memperbaikinya," tutup Misliadi. (win)