Disuruh Hemat
Dewan Minta KPK dan Presiden Jokowi Beri Contoh
Kamis, 04 Desember 2014 23:40 WIB
PEKANBARU : Agar terhindar dari praktek korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan anggota DPRD Riau dan DPRD Kota Pekanbaru agar mulai menerapkan hidup hemat dan sederhana.
"Anjuran presiden pun agar semua hidup hemat dan sederhana agar efesiensi anggaran bisa berjalan maksimal," kata Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan dalam Desiminasi Buku Putih KPK: 5 Perspektif Anti Korupsi KPK bagi anggota DPRD Riau dan DPRD Kota Pekanbaru di Ruang Medium DPRD Riau, Kamis (04/12/14).
KPK pun meyakini, dengan hidup hemat dan sederhana, maka akan menghindarkan anggota dewan dari kasus korupsi. Karena salah satu penyebab korupsi, bisa dilihat dari gaya kehidupan mewah anggota dewan.
Menanggapi hal ini, Asri Auzar, Anggota DPRD Riau merespon positif terhadap apa yang disarankan KPK tersebut. Namun, menjalankan pola hidup hemat dan sederhana tergantung kepada niat masing-masing anggota dewan.
"Tidak hanya presiden, Nabi Muhammad pun sudah lama menyarankan kita untuk hidup hemat dan sederhana. Hidup dengan keadaan tidak kaya dan miskin, seimbanglah di antara keduanya," ungkap politisi Demokrat ini.
Sekretaris Komisi D DPRD Riau ini pun berharap, Presiden maupun instansi terkait yang meminta anggota dewan untuk hidup hemat dan sejahtera, benar-benar menerapkan pola itu dalam kehidupannya sehari-harinya.
"KPK dan Jokowi harus memberikan contoh dulu. Kalau dia tidak sederhana, sementara kita disuruh sederhana, maka tidak cocok pengaplikasiannya. Kalau sederhana, ya mesti diperlihaykan ke masyarakat banyak," tutupnya.
(ary/ary)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Politik
Hasil Survei Indikator: Pasangan Paisal-Sugiyarto Insya Allah Menang
-
Politik
Mengenal Lebih Dalam Tentang PDI Perjuangan
-
Politik
Ini Nomor Urut Parpol 2024 yang Wajib Kalian Ketahui
-
Politik
Hasil Survei Indikator, Prabowo Subianto Ungguli Ganjar dan Anies
-
Nasional
Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Larangan Dinasti Politik Dinilai Keliru
-
Politik
Banmus Jadwalkan Pelantikan Ketua DPRD Riau Meski SK Masih di Mendagri

