BENGKALIS - DPRD Kabupaten Bengkalis meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis untuk menyerahkan laporan tentang tahapan perkembangan pekerjaan (proggres record) terkait pelaksanaan sejumlah proyek Multiyears (MY) di Kabupaten Bengkalis.

“Sampai saat ini, kami tidak mengetahui seperti apa dan bagaimana tahapan enam proyek MY di Kabupaten Bengkalis. Secara kasat mata bisa melihat perkembangan di lapangan, tapi ada hal-hal yang harus disampaikan secara resmi oleh kepala daerah atau SKPD terkait. Oleh karena itu Kami meminta laporan tahapan tersebut,” ungkap Wakil Ketua DPRD Bengkalis Indra Gunawan kepada wartawan, Senin (9/6/14).

Enam paket proyek MY menelan anggaran triliunan rupiah diputuskan dalam nota MoU antara Ketua DPRD bersama Bupati Bengkalis.

“Kendati hanya MoU bukan Perda, dan ditandatangani oleh Ketua DPRD, pertanggungawabannya tetap melingkupi DPRD. 

“Kami tidak mau terjadi seperti PT. BLJ dengan penyertaan modal Rp300 miliar, makanya harus tahu sampai dimana perkembangan proyek MY ini. Berapa anggaran sudah dicairkan, berapa persen pekerjaan fisik di lapangan, apa kendala dan lain sebagainya,” katanya lagi.

Ketua DPD II Partai Golkar Bengkalis ini menambahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa DPRD Bengkalis akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas terkait proyek MY tersebut.

“Kalau memang harus dibentuk Pansus mengapa tidak, masih cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaan diakhir masa jabatan. Apalagi ini persoalan sangat penting,” imbuhnya.***(dik)