PEKANBARU : Anggaran siluman di satuan kerja (Satker) di lingkungan pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam APBD Murni tahun 2015 masih tampak. 

Kali ini, anggaran siluman tersebut berada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (Bapemasbangdes) Provinsi Riau dengan total anggaran Rp134, 4 miliar. 

"Dana gelondongan, masih dalam kegiatan yang sama, soal RLH yang akan dibangun di 2015 ini," kata Da‎swanto, Kepala Bapemasbangdes Provinsi Riau kepada wartawan usai hearing dengan Komisi A DPRD Riau, Senin (19/01/15). 

Anggaran siluman tersebut, seperti munculnya Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) lima kabupaten/kota yang akan menerima bantuan Rumah Layak Huni atau RLH. Kelima kabupaten/kota tersebut yakni, Kabupaten Kuansing, Siak, Kepulauan Meranti, Kota Dumai dan Pekanbaru yang total anggarannya mencapai Rp126 miliar.

Selain itu, ada juga Rp4,8 miliar anggaran di kegiatan RLH yang sumbernya tidak diketahui, termasuk siapa yang sudah memasukkannya pada APBD Murni tahun 2015, padahal Bapemasbangdessama sekali tidak pernah mengajukan anggarannya.

"Sebelum anggaran ini kita gunakan, lebih lanjut akan kita koordinasikan dengan Komisi A‎. Kalau tidak masuk di tahun ini, maka akan dimasukkan pada APBD Perubahan 2015 yang akan dibahas di DPRD Riau," ungkapnya. 

Menanggapi hal ini, Hazmi Setiadi, Ketua Komisi A DPRD Riau meminta kepada Bapemasbangdes‎ agar terlebih dahulu tidak menggunakan anggaran siluman tersebut sampai adanya ketentuan hukum yang membolehkan menggunakan anggaran itu.‎ 

"RLH yang bisa dilaksanakan, ya laksanakan segera. Bagi yang tidak bisa, maka jangan sekali-kali melaksanakannya, terkena kasus hukum nanti," tutup politisi PAN ini.