DUMAI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai Bustami mengaku pasca penetapan tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai Muhammad Nasir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi layak untuk diganti.



"Menurut saya layak untuk diganti, tapi sesuai dengan mekanisme berlaku. Karena Sekda itu posisi jabatan administrasi di Pemko Dumai. Apa lagi saat ini sudah masuk pembahasan anggaran perubahan," ujar Bustami dikonfirmasi wartawan melalui telpon selulernya, Kamis (10/8/17).



Dengan kondisi Sekda Dumai sudah menjadi tersangka, kata dia, sistem administrasi di Pemko Dumai ikut kacau. Namun demikian dia juga mengaku prihatin atas penetapan tersangka oleh lembaga anti rasuah kepada orang nomor tiga di lingkungan Pemko Dumai.



"Jelas kacau sistem pemerintahan, apalagi yang sedang ada masalah itu Sekda Dumai. Tapi kita berharap proses yang sedang dihadapi Sekda Dumai cepat selesai dengan harapan Dumai menjadi lebih baik lagi," jelas politiai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).



Sementara Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kepada wartawan mengaku sedih atas penetapan tersangka Sekda Kota Dumai Muhammad Nasir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus proyek saat menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Bengkalis era Bupati Herliyan Saleh tersebut.



"Apapun itu Sekda Dumai adalah bagian Kemendagri harusnya cermat dan hati-hati dalam melaksanakan tugasnya di Pemerintah Kota Dumai. Saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali," ujarnya.



Tjahjo juga berpesan seharusnya pejabat daerh berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Pejabat daerah juga diminta lebih mencermati area rawan korupsi. Sebab, dengan kejadian seperti ini sistem pemerintahan sangat terganggu dan pandangan takyat terhadap pejabat semakin buruk.



"Hindari daerah rawan korupsi dan jangan main api terkait KKN. Dengan demikian pandangan dan kepercayaan rakyat terhadap pejabat semakin bagus dan tidak ada lagi pejabat korup," pungkas Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Dumai.