DUMAI - Netralitas seorang pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Dumai, menjelang pemilihan kepala daerah nampaknya perlu dipertanyakan. Pasalnya, beberapa hari ini Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Dumai menerima informasi adanya oknum PNS memberikan dukungan ke salah satu calon kepala daerah.

Ketua Panwaslu Kota Dumai Yossi Rinaldi, membenarkan adanya laporan terkait oknum abdi negara diduga terlibat dalam politik praktis untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah baik itu di dunia nyata maupun online. Kalau di dunia nyata, oknum PNS itu kebanyak memanfaatkan kedai kopi sebagai tempat pertemuan guna membahas pemenangan.

"Ini sudah melanggar aturan Kepegawaian, sehingga kondisi ini sudah kami koordinasikan dengan Penjabat Walikota, Sekretaris Kota, dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Dumai sebagai pemimpin Pemerintahan Kota Dumai sekaligus pemangku kekuasaan dalam pemberian ketegasan sanksi," kata Yossi Rinaldi, Senin (24/8/15) di Kantornya.

Menindaklanjuti masalah ini, kata dia, Panwaslu Kota Dumai telah mendesak agar pemerintah setempat untuk bisa memberi tindakan tegas kepada oknum PNS yang terlibat dalam politik praktis tersebut. Serta meningkatkan sidak dilapangan dalam rangka menghindari keterlibatan abdi negara mendukung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai.

"Pasalnya saat jam kerja, banyak dijumpai oknum PNS yang lebih memilih duduk di kedai kopi membahas strategi untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah bersama Tim Relawannya, dibanding berada di Kantor guna menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat," terang Yossi Rinaldi.

Diakui Yossi, saat ini Panwaslu memang memiliki kendala yang cukup sulit dalam membuktikan oknum PNS tersebut terlibat dalam politik praktis. Karena kerap kali mereka para PNS yang membandel tersebut berdalih bahwa pertemuan yang berlangsung saat itu hanyalah pertemuan yang terjadi secara kebetulan tanpa ada perjanjian sebelumnya.

Sedangkan Penjabat Walikota Dumai Arlizman Agus, secara tegas mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada oknum PNS yang kedapatan menjadi tim sukses maupun terlibat langsung dalam politik praktis menjelang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai pada 9 Desember 2015 mendatang.

"Saya tidak main-main, ketemu dan ada bukti langsung kita berikan sanksi tegas kepada oknum PNS itu. Sudah jelas kok aturannya, bagi pegawai negeri sipil yang terlibat dalam politik praktis akan mendapatkan sanksi. Karena, sebagai Abdi Negera, PNS dilarang keras berpolitik dan diminta untuk netral," pungkasnya.