JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan dua skenario hari pencoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang bulannya sudah ditetapkan oleh undang-undang (UU), yakni Desember 2015. 

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah, mengatakan, kedua skenario tersebut adalah tanggal 2 atau 9 Desember 2015. Menurutnya, penentuan tanggal mana yang akan diambil masih harus melihat sejumlah faktor. 

"Hari H-nya kapan, itu nanti akan kita tetapkan, tergantung teman-teman. Karena KPU masih berkoordinasi dengan yang ada di kawasan Indonesia Timur," kata Ferry Kurnia Rizkiansyah, Kamis (26/2/15) di Jakarta.

Mantan Anggota KPU Jabar ini menjelaskan, pemungutan suara pada Desember memang menimbulkan sejumlah kekhawatiran, mulai dari kondisi cuaca di Tanah Air yang kerap dilanda hujan hingga kekhawatiran pelaksanaannya bertabrakan dengan hari besar keagamaan (Natal) yang untuk warga di daerah Timur Indonesia banyak dirayakan.

"Jadi okenya kapan, perlu pertimbangan. Karena ada Natal, kasihan teman-teman di sana," ungkapnya.

Meski demikian Ferry yakin, untuk pelaksanaan di awal bulan, kekhawatiran bahwa proses Pilkada akan menabrak hari besar keagamaan bisa teratasi. Belajar dari pelaksanaan Pilkada di daerah Sitaro, Sulawesi Utara silam, Pilkadanya bisa dilaksanakan dengan lancar.

"Nanti proses di PPK-nya lancar dan tidak ada penumpukan di PPS, maka tinggal dihitung berapa hari proses hingga tingkat provinsi sampai penetapan," jelasnya.

Sementara Anggota Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, menghadapi Pilkada serentak Desember 2015, pihaknya menyiapkan seperangkat aturan yang akan dijadikan panduan setiap pengawas di daerah untuk menjalankan tugas pengawasan.

Fokus Bawaslu menurutnya, bukan pada hal-hal yang menyangkut mengapa diselenggarakan pada Desember, tetapi potensi terjadinya kecurangan dalam Pilkada tersebut. 

"Tentu Bawaslu menyiapkan seperangkat aturan mengenai standar yang harus diberlakukan disetiap daerah dalam melakukan pengawasan pemilu," katanya.