BENGKALIS- Pasca pergantian kepemimpinan di Negeri Junjungan Kabupaten Bengkalis, mayoritas pejabat era Bupati Herliyan Saleh mulai ambil langkah. Ada yang sudah mengajukan surat permohonan mutasi ke daerah lain, serta ada juga yang terkesan kerap  "jual tampang" kepada bupati.

Fenomena tersebut terlihat dalam beberapa kegiatan bupati dan wabup sejak kedua kepala daerah tersebut dilantik. Malahan mayoritas pejabat yang "diimpor" Herliyan Saleh dinilai gagal dalam melaksanakan kinerja mereka, artinya kinerja mereka lebih buruk dari bupati sebelumnya di era Syamsurizal.

Seperti dikemukakan oleh M.Fachrorozi Agam, bahwa ada pejabat-pejabat yang pada masa Herliyan Saleh lalu tak ubahnya seperti bintang di kalangan pejabat eselon, tapi disatu sisi kinerja mereka amburadul. Sehingga yang dilakukan oknum pejabat tersebut sekarang dinilai hanya menjual tampang atau selalu setor wajah kepada bupati dan wakil bupati supaya kedudukan mereka aman nantinya, ketika terjadi mutasi.

"Kita sangat percaya bupati dan wakil bupati mengerti, mana pejabat yang hanya setor wajah kepada bupati atau wakil bupati supaya posisi mereka aman, tidak di-non job nanti. Diantara pejabat yang terkesan jual tampang tersebut dan selalu mengekor bupati itu antara lain pelaksana tugas (Plt) kepala Dinas Pendidikan yang juga menjabat Assiten Biudang perekonomian di Sekretariat Daerah," tegas M.Fachrorozi Agam, Selasa (08/03/2016).

Mantan Sekretaris KNPI kabupaten Bengkalis ini meminta supaya Plt Kadisdik fokus mengurus dunia pendidikan Bengkalis yang terbenam sejak lima tahun terakhir. Apalagi dalam waktu dekat ada Ujian Nasional (UN) ditingkat SLTA, SLTP dan Sekolah Dasar (SD).

"Tak perlu setor wajahlah setiap hari ke bupati, karena bupati pasti tahu mana pejabat yang kinerjanya bagus atau hanya sekedar hura-hura menjadi pejabat ke Bengkalis ini," sambung Agam.

Senada, Eriyanto seorang warga Wonosari Bengkalis menyebut kalau mayoritas kepala SKPD khususnya yang diimpor Bupati Herliyan Saleh sudah tidak layak pakai. Bupati diminta mengisi komposisi kepala SKPD dengan orang yang tepat dan memiliki kinerja serta track record bagus, bukan hanya sekedar mengandalkan kedekatan dengan kepala daerah atau bermodalkan jual tampang.

"Bupati dan wabup harus melakukan semacam kaderisasi di mayoritas SKPD. Banyak pejabat eselon III di Bengkalis yang sudah layak promoi ke eselon II, jadi tidak perlu mengimpor pejabat lagi seperti era Herliyan Saleh dan Suayatno. Kemudian bupati dalam menempatkan kepala SKPD jangan didasari kedekatan apalagi hanya bermodal setor wajah," tutup Eriyanto.



(der/der)