BENGKALIS – Jajaran direksi dan komisaris BUMD PT.Bumi Laksamana Jaya (BLJ) Bengkalis dipimpinan direktur utama Yusrizal Handayani, hingga saat ini tidak pernah menyampaikan laporan terkait keuangan mereka ke DPRD Bengkalis.

Hal tersebut lagi lagi membuat Orang nomor satu Di DPRD Kabupaten Bengkalis Jamal Abdillah kembali kesal. Bahkan, ketidaktransfaran pihak BLJ tersebut menuai kecaman dari kalangan kalangan masyarakat Kabupaten Bengkalis dan meminta kepada DPRD Bengkalis agar PT.BLJ tersebut dibekukan operasionalnya.

“Sampai saat ini, saya pertegas lagi bahwa dewan belum pernah melihat sama sekali laporan tentang keuangan dari PT.BLJ.  Kita (dewan,red) tidak tahu dikemanakan uang penyertaan modal Rp 300 milyar itu,termasuk dari keuntungan sebesar  Rp 7 milyar pada tahun 2012 lalu,” geram Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Jamal Abdillah saat dikonfirmasi kembali oleh sejumlah wartawan progres BLJ tersebut.

 

Kepada sejumlah Wartawan, Politisi PKS inipun kembali menegaskan bahwa pihak manajemen PT.BLJ tidak pernah menyampaikan laporan atau neraca keuangan ke DPRD. Meskipun dalam pelaksanaan operasionalnya, PT.BLJ berada dibawah pemerintahan daerah, Idealnya, DPRD terlibat didalamnya, Karena anggaran untuk PT.BLJ dalam bentuk penyertaan modal melalui APBD Bengkalis disahkan oleh DPRD Bengkalis.

“Artinya, Dalam hal ini lembaga legislatif mempunyai tugas pengawasan serta hak budgetting,” tegas Jamal Abdilah.

Seyogjanya, lanjut jamal. PT BLJ harus segera menyampaikan laporan keuangan ke dewan, termasuk keuntungan yang didapat pada tahun 2012. Menurut ketua DPRD termuda di Indonesia ini, hingga saat ini bisnis yang dijalankan PT.BLJ seperti APMS, pengadaan material dan pengelola kolam renang serta waterpark masih sebatas jalan ditempat.

 

Sementara itu,Jamal Abdillah juga mempertanyakan pernyataan manajemen PT.BLJ yang awalnya akan merevisi program PLTU di Buruk Bakul kecamatan Bukit Batu menjadi PLTS. Lantas, setelah banyak kritikan dari media massa, manajemen kembali mengatakan bahwa rencana pembangunan PLTGU di Buruk Bakul tetap dilaksanakan menunggu persetujuan dari PT.PLN Persero.

“Dalam pengelolaan PT.BLJ, kita meminta Bupati Bengkalis supaya melakukan pengawasan yang ketat ke internal manajamen PT.Bumi Laksemana Jaya (BLJ) . Juga peran komisaris yang berasal dari pejabat Pemkab Bengkalis maupun satu orang komisaris independent, harus jelas bukan sebatas numpang nama semata dan menerima gaji buta,”tegas Jamal, yang kecewa dengan kinerja manajemen perusahaan semi plat merah itu.

Di tempat terpisah,dari kalangan masyarakat Bengkalis berpendapat kalau sebaiknya PT.BLJ dibekukan saja dahulu operasionalnya. Hal itu menyusul ketidak jelasan progres dan manajamen perusahaan tersebut,karena sejauh ini dinilai masih belum  memuaskan. 

“Kinerja manajemen PT.BLJ ibarat cerita dongeng. Diduga perusahaan tersebut hanya dijadikan media untuk kepentingan para pengambil kebijakan di dalamnya serta penguasa daerah.Kondisi itu terlihat dari penyertaan modal Rp 300 milyar yang sampai sekarang Masih simpang siur penggunaannya,” umpat salah satu tokoh masyarakat, Dakeslim SE  yang meminta PT.BLJ sebaiknya dibekukan. (ias)