PEKANBARU - Legislator Riau di Komisi C telah membahas anggaran dengan Biro Administrasi Pembngunan (Adpem) untuk kemudian mempertanyakan lambannya kinerja yang ditunjukkan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mengingat masih rendahnya resapan anggaran 2014 yang baru sekitar 30 persen.

 

"Kami mendapatkan laporan dari SKPD bahwa minim realisasi kegiatan di unit kerja dikarenakan, telah dimasukkan ke LPSE tapi tidak ditayangkan untuk dilelang. Sehingga kegiatan pembangunan itu tidak jalan," jelas Mahdinur, Anggota Komisi C, DPRD Riau, Jumat (29/8).

 

Menyikapi apa yang dituduhkan, Kepala Biro Adpem Riau, Indra, SE, M.Si menjelaskan, memang ada penyampaian Kegiatan Pembangunan dari Satker untuk diumumkan, tapi kebanyakan persyaratan yang diajukan kurang lengkap. Permohonan yang diajukan juga harus dilengkapi dengan dokumen pelengkap.

 

"Kebanyakan dokumen pelengkap ini tertinggal oleh Satker.  Jadi kita minta untuk dilengkapi, yang melengkapi kita teruskan dengan penunjukan Pokja.  Disini terjadi kendala lagi, dimana Pokja atau panitia lelang yang ditunjuk belum mau mengerjakan tugasnya dalam meng-aplout.  Mereka "takut" malah mengundurkan diri," jelasnya.

 

Ketua Komisi C, Azis Zainal meminta pada Kabiro Adpem untuk dapat mengatasi permasalahan ini agar tidak terjadi lagi kedepan.  

"Diminta gesa dalam waktu tersisa, akibat lambanya Kegiatan Pembangunan Riau ini berdampak pada pertumbhn ekonomi yang sekarang 4 persen dengan target 6,4 persen. Di samping itu  kegiatan 2014 paling tidak terealiasi 80 persen jadilah," terangnya berharap.***(mcr-adi)