PEKANBARU - Komisi C, DPRD Riau selaku membidangi perekonomian sangat berharap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki (8 BUMD, red) berjalan maksimal penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah).  Namun kenyataannya, saat ini ada yang tidak berkembang bahkan ada yang "mati" dan ada juga yang memang bisa berkembang.

Untuk itu, akhir bulan depan, Komisi C, DPRD Riau akan mengeluarkan rekomendasi yang akan diberikan Pemerintah Provinsi Riau selaku pemilik untuk bersikap.  

Ini bisa saja permintaan untuk ditutup saja BUMD tertentu karena dipandang tidak akan menguntungkan lagi atau dipertahankan dengan pertimbangan masih bisa untuk dikembangkan.

"Kita inginya BUMD itu berjalan maksimal mendatangkan PAD.  Tapi kenyataannya ada yang membebani daerah saja", jelas Ketua Komisi C, DPRD Riau Aherson pada wartawan saat dikonfirmasia, akhir pekan lalu.

Dia mengakui pihaknya sudah melakukan rapat kerja (hearing) dengan seluruh BUMD dan minta hasil audit terhadap kegiatan yang dilakukan, komisi sedang mendalami data yang didapat diperkirakan akhir bulan depan rampung dengan milibatkan pihak terkait seperti akuntan dan staff ahli.

Dikatakan juga oleh Politisi Demokrat Dapil Kuansing - Inhu  ini, permasalahan lain yang ada di beberapa BUMD Riau adalah, perusahaan ini juga membentuk anak perusahaan tersendiri.  Padahal perusahaan  itu sendiri "hidupnya" tidak mapan. 

Ini jadi pertanyaan besar apakah dibenarkan oleh "aturan main" yang ada, disamping pengontrolan atau pengawasan anak perusahaan boleh dilakukan DPRD Riau atau tidak.

Sebagaimana yang dimaklumi, delapan BUMD Riau adalah Bank RiauKepri, PT Pengembangan Investasi Riau, PT Sarana Pembangunan Riau, PT Riau Airlines, PT Permodalan Ekonomi Rakyat, PT Sarana Penjaminan Kredit Riau, PT Bumi Siak Pusako  dan Riau Petroleum.