PEKANBARU - Sumber anggaran usulan penambahan modal bagi BUMD di Riau menjadi pertanyaan bagi Komisi III DPRD Riau selaku komisi yang membidangi BUMD.

"Dalam keadaan yang sangat sulit begini, uang dari mana? Dengan APBD kita yang berkisar Rp8,3 triliun pada 2019, belanja pegawai saja hampir menghabiskan Rp5 triliun, sisanya Rp3 triliun, itu untuk BUMD semua, yang benar saja," kata Suhardiman Amby, Sekretaris Komisi III kepada wartawan, Selasa (30/10/18).

Semestinya, BUMD mesti diaudit internal atau audit independen terlebih dahulu. Hal ini untuk mengetahui, sejauh mana deviden yang diberikan untuk daerah.

"Supaya tahu sakitnya BUMD kita, kan semuanya lagi sekarat. Maka dari itu kita butuh kajian yang sangat teliti. Suatu hal yang sangat tidak baik menurut saya. Maka dari itu kita minta Pemprov Riau mengkaji secara terukur," tegasnya. 

Lebih lanjut ia mengatakan, semestinya Pemprov Riau lebih jeli dalam membangun nilai bisnis yang ada di BUMD. Seperti, BUMD yang bergerak dibidang konstruksi.

"Harusnya ada BUMD konstruksi di Riau karena selama ini pengerjaan kontruksi hanya berkutat untuk BUMN saja," tutup politisi Hanura ini.

Seperti yang diketahui, Pemprov Riau berencana akan menambah modal BUMD di Riau dalam APBD Riau tahun 2019. Tidak tanggung-tanggung, besarannya mencapai Rp3 triliun.