PEKANBARU - Kursi Ketua DPRD Riau sepertinya memang sangat panas untuk diduduki, terutama bagi Septina Primawati. 

Langkahnya untuk duduk menjadi pucuk pimpinan legislatif Riau ini kembali mendapat ganjalan, meski dirinnya sudah mendapatkan restu bahkan sudah ditunjuk langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Ini dibuktikan dengan dikembalikannya Surat Keputusan (SK) penunjukan Septina Primawati selaku ketua DPRD Riau yang diserahkan DPP Golkar ke DPRD Riau. 

Pengembalian surat ini dilakukan DPRD Riau dengan alasan, masih adanya persyaratan yang mesti dipenuhi Septina untuk diproses menjadi Ketua DPRD Riau.

Adapun syarat yang dimaksud adalah lampiran surat pengantar dari DPD I Partai Golkar Provinsi Riau. 

"SK kami kembalikan karena ada persyaratan yang belum dipenuhi, yakni lampiran surat pengantar dari DPD I Golkar Riau,” ungkap Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, seperti dikutip riauterkinicom.

Surat pengantar inilah, lanjut Dedet (panggilan Noviwaldy), yang menjadi alasan mengapa DPRD Riau belum bisa menindaklanjuti SK yang dimaksud. 

Ia menambahkan, dalam persoalan ini, wakil rakyat hanya bersifat menunggu. 

“Sampai saat ini, belum ada surat masuk dari DPD I sehingga belum bisa mengambil kebijakan untuk menindaklanjutinya,” ungkap mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru ini.

Yang menarik dan cenderung aneh, Dedet menyebut, jika nantinya terdapat perbedaan antara surat yang diberikan DPD I dengan DPP, maka sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2008, maka pihaknya akan menggunakan surat dari DPP Partai Golkar. 

“Kalau terjadi perbedaan, maka DPRD akan menggunakan rekomendasi dari DPP Golkar,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPP Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum DPP dan Idrus Marham selaku Sekjennya telah mengeluarkan SK penunjukan Septina Primawati sebagai ketua DPRD Riau. 

SK ini dikeluarkan DPP pada tanggal 06 November 2015 dan diserahkan langsung ke DPRD Riau.