• Home
  • Politik
  • Legislator Kuansing Soroti ASN dan Kades Ikut Pileg 2019

Legislator Kuansing Soroti ASN dan Kades Ikut Pileg 2019

Dio Febrian Senin, 03 September 2018 12:34 WIB
KUANSING - Anggota Fraksi Partai Nasdem Rustam Efendi, dari anggota Komisi B soroti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa yang ikut mencalonkan diri sebagai calon legislatif (Caleg) pada pemilu 2019 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Rustam Effendi saat sidang paripurna DPRD Kuansing pada penyampaian pendapat akhir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Ranperda Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Kuansing tahun 2017, Senin (27/8) lalu.

Saat ini ada ASN dan kepala desa yang ikut caleg, tapi sampai saat santai-santai saja mereka masih masuk kantor” ungkap Rustam Effendi yang tidak meyebutkan nama dari oknum ASN dan kades tersebut.

Untuk itu, dirinya menghimbau Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kuansing, agar dapat memanggil yang bersangkuran untuk diminta keterangan. Aturan sudah jelas bahwa ASN dan kepala desa bila ingin maju menjadi calon legis latif harus mundur dari jabatannya.

Pasal 71 ayat (1) UU No 10/2016 menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

"Larangan kades berpolitik praktis juga secara tegas diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan kades dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu," katanya. 

Kemudian, Kades juga dilarang menjadi pengurus parpol dan ikut serta dan/atau terlibat kampanye pemilu dan/atau pilkada. Hal itu sesuai dengan Pasal 29 huruf g UU desa menyebutkan kades dilarang menjadi pengurus parpol.

"Oleh sebab itu, sebelum memutuskan maju sebagai caleg, ASN dan kades perlu mempertimbangkan matang-matang, sebab surat pengunduran diri ASN dan kades tidak dapat ditarik kembali,” terang Rustam Effendi.

Menanggapi pernyataan Rustam Efendi tersebut, bupati Kuansing H Mursini, mengatakan, sampai saat ini belum ada yang melapor, namun walaupun begitu, Mursini mengatakan saya akan perintahkan Sekda Dr.Dianto Mampanini untuk segera memanggil yang bersangkutan sehingga masalah ini dapat di selesaikan dengan baik.

Posisi ASN dan kepala desa sesuai aturan adalah netral dalam pemilihan umum, demikian ungkapnya. Karena itu, ada keharusan mengundurkan diri jika memutuskan untuk maju sebagai caleg.

Kewajiban pengunduran diri ini hanya berlaku bagi kepala daerah, kepala desa, ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN, BUMD, dan penyelenggara serta pengawas pemilu yang hendak menjadi caleg. Sementara bagi pejabat negara yang berkampanye pada masa pemilu 2019, diharuskan untuk mengambil cuti. 

(dio/dio)
Tags DPRD KuansingPemilu 2019Pemkab Kuansing
Komentar