PEKANBARU - Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Husaimi Hamidi menjelaskan jauh-jauh hari awal dirinya duduk sudah meminta kepada BPKAD untuk melakukan pendataan aset secara profesional.

Maksudnya, dimana dilakukan sistem tersistim menggunakan IT dan setiap orang bisa tahu mengenai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau hingga ke daerah-daerah.

"Kitakan maunya, untuk mengetahui keberadaan sebuah kendaraan dinas itu, cukup ketik plat nomornya saja, sudah keluar seluruh data kendaraan dinas itu. Siapa yang memakainya, foto kendaraan, tahun beli dan sebagainya," jelasnya.

Disebutkannya, kalau saat ini malah aneh ada kejadian kendaraan dinas itu yang hilang. Sebelumnya pihak Komisi C sudah pernah minta untuk diusulkan penganggaran di APBD dalam membuat pendataan dan pengelolaan aset.

Dengan adanya anggaran itu, tentunya sistim teknologi yang bisa diakses cepat lengkap dengan data yang dimiliki bisa mempermudah dalam pendataan aset yang dilakukan instansi terkait. Namun hal ini, kata dia, tidak dilakukan. 

"Kalau begini ada indikasi atau itikat dan dugaan upaya dalam mengaburkan  keberadaan aset itu. Karena mereka dianggap tidak mau mendatanya dengan baik sistim data base atau teknologi," jelalsnya lagi.

Padahal, dalam penganggaran yang dimaksud dengan sitem data base hanya Rp1,5 M anggaran. Permasalahan aset yang terjadi saat ini adalah, ada aset ada surat menyuratnya, ada surat tapi asetnya entah kemana-kemana. 

"Lebih dahsyatnya lagi, ada aset yang dilelang, tapi tidak dibayar uang hasil lelang itu oleh si pemenang lelang. Jelas ini sungguh tidak patut. Kalau sudah demikian akan terjadi sistem yang bobrok dipemerintahan," jelasnya menyebutkan suatu kasus.

Diakuinya juga, memang tiap dinas melakukan pembelian setiap aset yang ada. Tapi BPKAD harus mampu untuk melakukan rekapitulasinya semua secara baik  terpusat dan profesional sehingga aset yang ada itu tercatat.