PEKANBARU : Fraksi PAN DPRD Riau menyayangkan, masih banyaknya kelemahan pemerintah Provinsi Riau dalam menata kelola pajak. Bahkan, Fraksi PAN menduga telah terjadi kebocoran pajak akibat pengelolaan yang tidak optimal dan profesional. 

"Hasil pemeriksaan BPK‎ RI Perwakilan Riau juga menguatkan hal tersebut, bahwa terdapat beberapa temuan dalam pengelolaan pajak Riau," kata Musyaffak Asikin, Anggota Fraksi PAN DPRD Riau kepada sejumlah awak media, Sabtu (22/11/14). 

Beberapa contoh dalam temuan tersebut, misalnya, ketidakjelasan cara pembayaran transfer bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota. Bahkan yang menjadi pertanyaan bagi pihaknya, gubernur Riau bisa membuat peraturan yang bertentangan dengan peraturan daerah. 

"Hal ini juga menjadi sorotan dari BPK RI terkait dengan tarif pungutan pajak bahan bakar kenderaan bermotor ‎yang diatur dalam peraturan gubernur bertentangan dengan peraturan daerah. Fraksi PAN akan mempertanyakan hal ini," ungkapnya. 

Agar persoalan ini tidak terulang kembali, Fraksi PAN DPRD Riau meminta pemerintah Provinsi Riau agar menjunjung tinggi akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah. Selain itu, harus transparan dalam memberikan data kepada DPRD Riau bahkan kepada publik sekalipun. 

"Jika hal ini telah dilakukan, maka bisa tergambar dengan aktual, berapa potensi Pendapatan Asli Daerah kita. Hal ini juga akan memudahkan pihak legislatif dalam melakukan pengawasan," tutup pria yang gemar mengoleksi tanaman bonsai ini.‎