PEKANBARU - Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu merasa ada keanehan diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan diduga terlibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2015 lalu. 

Kecurigaan itu membuat dirinya meyakini ada sesuatu kejanggalan dalam penerbitan itu.

SP3 diterbitkan Polda Riau di bawah pimpinan Kapolda Riau Irjen Pol Dolly Bambang Hermawan saat itu. Masinton meminta polisi meneliti ulang keluarnya surat itu.

"Masalah SP3 terhadap 15 perusahaan oleh Polda Riau harus diteliti ulang. Jangan lupa dampak besar asap pada tahun lalu, itu sampai ke negara tetangga. Presiden berkali-kali datang ke Riau, kok malah dihentikan," ujar Masinton usai mengunjungi Lembaga Permasyarakatan Klas II A Pekanbaru, Senin (1/8).

Masinton juga menilai alasan polisi menghentikan proses penyidikan terhadap 15 perusahaan itu tidak masuk akal dan di luar nalar. "Ini tak lazim, pasti tidak wajar. Kalau begitu, semua perkara di Polda Riau SP3 kan saja ya kan," ketus Masinton.

Masinton mencurigai adanya kongkalikong antara pejabat Kapolda Riau bersama Direktur Kriminal Khusus Kombes Arif Rahman Hakim dalam kasus ini. Jika terbukti adanya permainan antara perusahaan dengan pejabat Polda Riau, Masinton meminta agar dipidanakan.

"Bukan hanya copot jabatan, tapi yang terlibat ini sudah ikut dalam ranah kejahatan. Sanksinya dipidanakan, agar ada efek jera bagi penegak hukum yang bermain," ucap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Masinton mengatakan, dia bersama Ruhut Sitompul akan melakukan rapat bersama pejabat Polda Riau. Dalam agenda itu, pihaknya akan meminta penjelasan dari polisi terkait penerbitan SP3 kasus karhutla terebut.

"Besok kami rapat bersama Polda Riau, kami akan minta penjelasan prosesnya terbit SP-3 ini. Entah di zaman siapa, ini jelas putusan institusi. Yang perlu diketahui apakah prosesnya sudah benar atau jangan-jangan ada bakso di balik bakwan," kata Masinton.