PEKANBARU - Usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Anas-Maamun dan Arsyad Juliandi Rahman (AMAN), Mendagri Gamawan Fauzi berharap, Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah ruah ini bisa dimanfaatkan untuk mengurangi kemiskinan di Riau. Mulai dari minyak, tambang, perkebunan serta berbagai sektor lainnya.

Menurut Mendagri, harapan tersebut tentunya selaras dengan hasil Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) lalu, dimana lebih dari 50 persen suara memilih AMAN sebagai kepala dan wakil kepala daerah yang baru. 

"Saya harap, kemiskinan di Riau dapat diatasi. Pemberdayaan kekayaan yang ada harus diperuntukan untuk rakyat sebesar-besarnya," kata Mendagri, Rabu (19/2).

Betapa tidak kata Mendagri, opini kaya yang selama ini dicap untuk Riau opini daerah kaya, masih saja ada kemiskinan. Pada hal semua potensi termasuk perkebunan yang juga menjadi handalan masyarakat Riau terbentang luas, ada di seluruh daerah. 

"Tolonglah makmurkan rakyatnya, baimana menguragni kemiskinan. Karena harusnya kekayaan harus diberdayakan untuk rakat," ungkap Mendagri lagi.

Kemudian ke dua, persoalan asap yang dinilai sudah menjadi tradisi harus bisa diatasi. Persoalan asap, tidak hanya berdampak pada kesehatan tetap image yang ditimbulkan terutama pada negara tetangga. 

Menurut Mendagri, seakan sudah menjadi kelemahan selama ini, persoalan asap selalu saja ditangani ketika sudah besar. Pada hal, memadamkan waktu apinya masih kecil bahkan pencegahan dari awal cara efektif. 

Masing-masing pihak, mulai pemerintah, perusahaan dan masyarakat turut bertangging jawab, mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Riau.

"Asap, jangan jadikan bencana tahunan, bagaimana bisa dicegah, jangan sampai ada lagi Karhula," terangnya. 

Selain itu, persoalan 5 desa, antara Rokan Hulu dan Kampar yang sampai saat ini belum juga menemukan titik temu, diminta dapat segera dituntaskan. Menurut Mendagri, persoalan 5 desa tersebut, tidak perlu sampai ke pusat, cukup ditangani daerah saja. 

Mendagri janji, begitu sudah selesai ditangani daerah, akan segera dikeluarkan Permendagri terkait status 5 desa. 

Gamawan pun mengilustrasikan, persoalan batas negara yang jauh lebih rumit saja, bisa dituntaskan. Begitu juga terkait tapal batas antar kabupaten kota. Kemudian, pesan lainnya juga jangan sampai terjadi perpecahan. Antara gubernur dan wakilnya harus saling akur. 

Dikatakanya, soal pecah kongsi ini, selalu terjadi karena ego kepentingan pribadi mau pun latar belakang politik. Perpecahan justru hanya akan menjadikan jalannya pemerintahan tidak efektif.*** (mok)