Mendagri Minta Kepala Daerah Stop Loyalitas pada Partai
Senin, 24 Februari 2014 11:55 WIB
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengingatkan para kepala daerah agar tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik. Setiap pejabat diminta pandai dan bisa mengatur kerja antara kepentingan pemerintahan dan partai, agar tidak menggangu sistem dipemerintahan.
"Prinsip yang perlu dilakukan seorang kepala daerah adalah, tidak boleh mencampurkan antara kepentingan partai dan pemerintahan," tegas Menteri Dalam Negeri Gaman Fauzi di Jakarta.
Menurut mantan gubernur Sumatra Barat ini, kepala daerah yang diusung oleh partai pendukung untuk bisa duduk di jabatannya memang harus lewat partai. Tetapi, loyalitas itu harusnya bisa dihentikan ketika sudah terpilih dan mengemban amanat rakyat sehingga tugas menjadi kepala daerah bisa maksimal dan memberikan yang terbaik buat masyarakat.
"Begitu seseorang itu terpilih menjadi kepala daerah, loyalitas kepada partai harus bisa dihentikan. Hal ini dilakukan agar bisa mengemban amanat rakyat dan lebih fokus kepada kesejahteraan rakyat," ungkapnya.
Ia juga menambahkan dengan menghapus loyalitas kepala daerah terhadap partainya, akan bisa memisahkan kehidupan partai dan pemerintahan sebagai kepala daerah. "Begitu terpilih jadi pemimpin, maka berakhir pula loyalitas kepada partai. Seharusnya begitu," ujarnya.
Lebih jauh Gamawan Fauzi mengatakan, banyak kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota yang tidak bisa menerapkan hal tersebut saat terpilih menjadi kepala daerah. Bahkan, tidak segan-segan mereka memamfaatkan fasilitas pemerintahan untuk kepentingan partainya.
Di Riau hampir semua kepala daerah merupakan ketua partai politik. Seperti Gubernur Annas Maamun yang baru dilantik merupakan Ketua DPD I Partai Golkar Riau. Masih dari Golkar, ada Bupati Siak Syamsuar, Bupati Kuansing Sukarmis dan Bupati Inhu Yopi Arianto yang merupakan ketua di daerahnya.
Partai Demokrat punya tiga kepala daerah di Riau yang posisinya ketua. Yakni Bupati Rohul Achmad, Bupati Kampar Jefry Noer dan Walikota Pekanbaru Firdaus. Sementara PAN memiliki Bupati Bengkalis Herliyan Saleh yang merupakan ketua DPW PAN Iau.***(jor)
"Prinsip yang perlu dilakukan seorang kepala daerah adalah, tidak boleh mencampurkan antara kepentingan partai dan pemerintahan," tegas Menteri Dalam Negeri Gaman Fauzi di Jakarta.
Menurut mantan gubernur Sumatra Barat ini, kepala daerah yang diusung oleh partai pendukung untuk bisa duduk di jabatannya memang harus lewat partai. Tetapi, loyalitas itu harusnya bisa dihentikan ketika sudah terpilih dan mengemban amanat rakyat sehingga tugas menjadi kepala daerah bisa maksimal dan memberikan yang terbaik buat masyarakat.
"Begitu seseorang itu terpilih menjadi kepala daerah, loyalitas kepada partai harus bisa dihentikan. Hal ini dilakukan agar bisa mengemban amanat rakyat dan lebih fokus kepada kesejahteraan rakyat," ungkapnya.
Ia juga menambahkan dengan menghapus loyalitas kepala daerah terhadap partainya, akan bisa memisahkan kehidupan partai dan pemerintahan sebagai kepala daerah. "Begitu terpilih jadi pemimpin, maka berakhir pula loyalitas kepada partai. Seharusnya begitu," ujarnya.
Lebih jauh Gamawan Fauzi mengatakan, banyak kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota yang tidak bisa menerapkan hal tersebut saat terpilih menjadi kepala daerah. Bahkan, tidak segan-segan mereka memamfaatkan fasilitas pemerintahan untuk kepentingan partainya.
Di Riau hampir semua kepala daerah merupakan ketua partai politik. Seperti Gubernur Annas Maamun yang baru dilantik merupakan Ketua DPD I Partai Golkar Riau. Masih dari Golkar, ada Bupati Siak Syamsuar, Bupati Kuansing Sukarmis dan Bupati Inhu Yopi Arianto yang merupakan ketua di daerahnya.
Partai Demokrat punya tiga kepala daerah di Riau yang posisinya ketua. Yakni Bupati Rohul Achmad, Bupati Kampar Jefry Noer dan Walikota Pekanbaru Firdaus. Sementara PAN memiliki Bupati Bengkalis Herliyan Saleh yang merupakan ketua DPW PAN Iau.***(jor)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Hukrim
Kasat Reskrim Polres Siak Tinjau Korban Percobaan Pencurian di Kampung Dosan
-
Sosial
Bupati Siak Afni Dorong Penyelesaian Konflik HGU di Jakarta
-
Hukrim
Operasi Narkotika Diperketat di Bengkalis, Ratusan Pelaku Ditangkap
-
Hukrim
Kejari Bengkalis Musnahkan Barang Bukti 110 Perkara Inkracht
-
Lingkungan
Rumah Kompos Pekanbaru Dorong Pengurangan Sampah TPA Muara Fajar
-
Politik
DPRD Pekanbaru Desak Prioritas Drainase 2026
