BENGKALIS - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara bertahap yang dilakukan perusahaan multinasional PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Kecamatan Mandau dan Pinggir terhadap 7.500 karyawan dari berbagai divisi menuai kecaman dari kalangan DPRD Bengkalis, khususnya dari daerah pemilihan Mandau dan Pinggir.

"Kita sudah mendapat informasi, bahwa perusahaan Chevron melakukan PHK massal terhadap tenaga kerja lokal. Jumlahnya mencapai 7500-an karyawan, mulai dari pekerja project, security provider dan karyawan office, dimana PHK dilakukan secara bertahap. Kita menduga ini adalah konspirasi perusahaan (PT.Chevron) untuk menghabisi tenaga kerja lokal,"tegas Abi Bahrun S.Si, anggota DPRD Bengkalis dapil Mandau, Selasa (22/3/16).

Informasi yang diperoleh papar Abi Bahrun, sebanyak 5.000 orang pekerja project di PT Chevron sudah dilakukan PHK beberapa waktu lalu. 

Kemudian untuk karyawan yang bakal di-PHK berjumlah 1.500-an orang serta 1000-an orang dari security project. PHK untuk karyawan dan security project rencananya akan dilakukan mulai bulan April tahun ini secara bertahap.

"Kebijakan yang diambil manajemen Chevron sangat tidak popular. Karena alasan PHK adalah anjloknya harga minyak mentah serta turunnya produksi kita dinilai bukan alasan sebenarnya dari PHK tersebut, karena rencana Chevron melakukan PHK sudah tercium sejak tiga tahun lalu. Dimana hampir semua naker yang di PHK adalah naker lokal,"sambung Abi, dari Fraksi PKS tersebut.

Senada dengan itu anggota DPRD Bengkalis lainnya Pipit Lestary SPd dari dapil Pinggir juga mengharapkan Chevron berpihak kepada kepentingan lokal dengan mengurungkan niat melakukan PHK missal tahap berikutnya. 

Selama ini perusahaan asal Amerika itu sudah mengeruk sumber daya alam di Mandau dan Pinggir serta sejumlah daerah lain di Riau, tentunya mereka tidak bisa semena-mena melakukan PHK massal.

"Kita bersama kawan-kawan DPRD dapil Mandau-Pinggir sudah sepakat untuk mempertanyakan hal ini, termasuk mengundang pihak SKK Migas hearing (dengar pendapat,red) ke Bengkalis. Karena PHK massal yang dilakukan manajemen Chevron berdampak buruk pada perekonomian serta stabilitas keamanan," terang Pipit, politisi perempuan dari Partai Nasdem ini.

Ditambah Pipit, sebagai perusahaan multinasional, Chevron tidak gegabah melakukan PHK massal. Apalagi PHK dilakukan terhadap tenaga kerja lokal yang sudah bekerja di perusahaan tersebut selama tahunan. 

"Harus ada win-win solution dari manajemen Chevron menyelamatkan naker lokal, jangan hanya berdalih soal turunnya harga minyak dan anjloknya produksi," imbau Pipit.