BENGKALIS - Pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkup Pemkab Bengkalis yang baru dilaksanakan melalui Kelompok Kerja (Pokja) 2 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkalis diduga sarat dengan permainan serta bertendensi politis. 

Disisi lain Panitia Khusus (Pansus) ULP yang dibentuk DPRD Bengkalis dituntut tidak masuk angin dan mengusut tuntas semua permasalahan lelang di ULP.

Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) Suhaimi ketika dikonfirmasi terkait pengumuman pemenang lelang paket kegiatan fisik di Dinas Pendidikan (Disdik) Bengkalis yang diumumkan Jumat (9/10/2015) lalu menilai rekanan yang dimenangkan sarat dengan kepentingan dan bernuansa KKN serta politis.

"Lelang paket Disdik yang nilainya cukup bervariasi di Pokja 2 ULP itu nuansa KKN-nya sangat terasa sekali. Hal itu bisa dilihat dari perusahaan yang memenangkan sejumlah paket mulai dari ratusan juta sampai dengan paket fisik senilai Rp 10 milyar, diduga kuat pemenangnya sudah diatur," papar Suhaimi, kemarin.

Bahkan Suhaimi menyentil, ULP Bengkalis secara keseluruhan tidak hanya Pokja 2 terkesan mencibir langkah DPRD Bengkalis membentuk Pansus. Buktinya, lelang paket fisik Disdik  diduga kuat terjadi intervensi dan kongkalikong antara panitia lelang dengan rekanan maupun adanya dugaan oknum anggota dewan dibelakang lelang tersebut.

"Bukan rahasia lagi kalau lelang proyek di Bengkalis ini sarat kepentingan, mulai dari nuansa politis, system setoran ke ULP kalau mau menang proyek sampai dengan adanya dugaan oknum DPRD ikut main proyek atau jadi makelar proyek. Saya rasa semua Pokja di ULP itu sama kotornya, walau mereka mencoba menunjukan ke publik kalau mereka itu bersih dalam melaksanakan lelang hanay sebatas kamuflase," kata Suhaimi.

Menyikapi persoalan lelang di ULP yang sudah empat tahun berjalan tetaop carut marut dan diduga penuh permainan kotor Direktur Eksekutif BAK LIPUN Bengkalis Abdul Rahman S menyebutnya kalau praktek kotor lelang di ULP seperti sudah menjadi budaya baru dalam pelelangan proyek. Oleh karena itu, ia meminta kepada Pansus ULP DPRD Bengkalis agar dalam bekerja jangan sampai masuk angin.

"Pansus ULP jangan sekedar dibentuk, tapi endingnya tidak ada. Kita menunggu hasil kerja mereka dalam menuntaskan carut marut lelang proyek di Bengkalis ini. Bila perlu temuan mereka nanti diserahkan ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti, walau mayoritas oknum ULP mengaku-ngaku mereka punya backing," tantang Abdul Rahman.

Selain masalah dugaan praktek kotor dalam lelang proyek Disdik di Pokja 2 ULP baru-baru ini, Abdul mendesak supaya proses lelang di semua Pokja ULP sejak dibentuk tahun 2012 lalu dibongkar. 

"ULP itu seperti lembaga yang kebal hukum, tak takut pada siapapun. Kita tantang Pansus ULP supaya tidak masuk angin, apalagi adanya upaya penggembosan dari internal dewan sendiri," tambah Abdul.

Ketika coba dikonfirmasi terkait lelang di Pokja 2 ULP, ketuanya Agus Susanto maupun ketua UL Sevnur tak bisa dihubungi. Konon yang bersangkutan saat lelang paket sering menghilang dari Kota Bengkalis, dan diduga lebih banyak berada di kota Pekanbaru, sekalian mengatur pemenang lelang dan uang setoran dari rekanan.