PASIRPANGARAIAN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) masih mengkaji dugaan tindakan pidana Pemilu pasca terungkapnya penggelembungan suara 2 caleg di Dapil 4 Desa Pendalian dan Desa Suligi, Kecamatan Pendalian IV Koto.

"Kami masih akan mengkajinya. Sekarang masih tahap verifikasi PPK Pendalian IV Koto dan KPPS, namun enam KPPS Desa Pendalian belum bisa ditemui sampai hari ini," kata Divisi Pengawasan Panwaslu Rohul Yose Rizal, kepada riauterkinicom, Jumat (9/5/14).

Yose mengaku, 6 KPPS Desa Pendalian belum satu pun diverifikasi karena saat Panwaslu Rohul turun untuk memintai keterangan, seluruh KKPS sedang tidak berada di tempat.

"Kalau lima KPPS Desa Suligi sudah bisa ditemui semua. Kami harus jemput bola untuk verifikasi ini," jelasnya.

Jika memang 6 KPPS Desa Pendalian tidak bisa dimintai keterangan, diakui Yose, Panwaslu Rohul akan rekomendasikan ke KPU Rohul, sebab untuk menjemput paksa ke enamnya menurutnya tidak sesuai ketentuan dan prosedur meski hal itu sudah diindikasi masuk ranah pidana Pemilu

. "Kami harus jemput bola dan sudah dua kali ke sana. Kedua, kami datang kesana dan minta dikawal Brimob," ungkap Yose dan mengakui belum melakukan pengkajian. Pasca pengkajian dan pembahasan, masalah baru akan diserahkan ke Sentra Gakkumdu Rohul.

Untuk diketahui, Panwaslu Rohul melakukan verifikasi terhadap 5 KPPS Desa Suligi dan 6 KPPS Desa Pendalian, termasuk PPK Pendalian IV Koto karena pada rekapitulasi ulang suara caleg Dapil 4 yakni caleg Partai Demokrat nomor urut 7 atasnama Nurhasni dan caleg Partai Gerindra nomor urut 3 atasnama Alaidin. Suara keduanya terbukti terjadi selisih alias penggelembungan.

Rekapitulasi ulang dengan acuan C1 plano di kantor KPU Rohul dilakukan karena sudah merugikan caleg Partai Demokrat nomor urut 1 atasnama Gusri. Laporkan kecurangan dilayangkan Gusri ditanggapi Bawaslu Riau dengan mengeluarkan rekomendasi ke KPU Rohul untuk rekapitulasi ulang.***(zal)