PEKANBARU - Rapat Paripurna DPRD Riau, Senin (30/11/15) sepi dari kehadiran pejabat pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Wakik rakyat di DPRD Riau sangat menyayangkan sikap pejabat yang malas menghadiri paripurna tersebut. 

"Kepala SKPD banyak yang tidak datang, apakah karena Plt gubernur tidak datang. Apakah karena paripurna kali ini hanya diwakilkan asisten II," kata Ma'mun Solikhin, anggota Komisi B DPRD Riau saat interupsi dalam rapat paripurna dewan. 

Untuk itu, DPRD Riau akan menjadikanya hal ini sebagai bahan evaluasi yang kemudian akan disampaikan ke Plt gubernur Riau untuk ditindak lanjuti. Apalagi agenda paripurna sangat berkaitan dengan SkPD yang ada. 

"Seharusnya mereka ini bekerja maksimallah, hadiri rapat paripurna dewan, mereka ini kan lulus assesment, teruji dan kualitasnya tidak meragukan lagi. Paripurna ini sangat berkaitan dengan kinerja SKPD," ungkapnya. 

Adapun agenda paripurna kali ini yakni, Jawaban Komisi E DPRD Riau atas pandangan umum fraksi terhadap draf Raperda tentang sistem pemberian bantuan pendidikan untuk disetujui usulan prakarsa menjadi Raperda prakarsa DPRD Riau, sekaligus pembentukan Pansus. 

Selanjutnya, Jawaban BP2D DPRD Riau atas pandangan umum fraksi terhadap draf Ranperda tentang perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif daerah untuk disetujui usulan praksarsa menjadi Ranperda prakarsa DPRD Riau dan penyerahan Ranpersa dimaksd kepada kepala daerah sekaligus pembentukan Pansus. 

Terakhir, Jawaban Komisi B DPRD Riau atas pandangan umum fraksi terhadap draf Ranperda tentang pemanfaatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian untuk disetujui usulan prakarsa menjadi Ranperda prakarsa DPRD Riau dan penyerahan Ranperda yang dimaksd kepada kepala daerah Provinsi Riau sekaligus pembentukan Pansus.